Mahmud menegaskan, keputusan Inggris menjatuhkan sanksi kepada Israel tidak dapat disebut sebagai akibat langsung dari satu gerakan saja. Pemerintah Inggris juga tidak serta-merta mengadopsi seluruh tuntutan kelompok solidaritas Palestina.
Namun, berbagai aksi tersebut, ditambah kerja parlemen, lembaga hak asasi manusia, dan media, telah mengubah lingkungan politik tempat pemerintah mengambil keputusan. “Biaya politik untuk diam semakin tinggi,” ujarnya.
Salah satu indikatornya terlihat dalam jajak pendapat yang dipublikasikan Palestine Solidarity Campaign.
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
Sebanyak 53 persen pemilih progresif yang meninggalkan Partai Buruh mengatakan sikap partai tersebut terhadap Gaza menjadi salah satu faktor atau faktor utama keputusan mereka.
Sementara itu, 75 persen mendukung pelarangan perdagangan yang berkaitan dengan pendudukan dan 82 persen mendukung langkah yang lebih keras terhadap Israel, termasuk sanksi.
Tekanan juga datang dari dalam parlemen. Komite Urusan Luar Negeri House of Commons sebelumnya telah dengan suara bulat merekomendasikan pemberlakuan larangan serupa.
Ketika keputusan akhirnya diumumkan, komite tersebut menyambutnya. Namun, mereka memperingatkan bahwa masa tunggu enam hingga sembilan bulan sebelum implementasi dapat memberikan waktu bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran untuk menghindari sanksi.
Faktor ketiga adalah meningkatnya tekanan dari lembaga hak asasi manusia, hukum internasional, dan media.
Laporan Amnesty International, Human Rights Watch, serta berbagai organisasi Palestina telah mendokumentasikan sistem permukiman, diskriminasi, dan pengusiran paksa yang berlangsung di wilayah Palestina.
Tekanan itu semakin kuat setelah Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat penasihat pada Juli 2024.
Baca Juga:Prabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat PenekanApa Maksud Fadia Arafiq Bupati Pekalongan Nonaktif Ini Paparkan Harta Kekayaan di Persidangan?
Pengadilan tersebut menyatakan keberadaan Israel yang terus berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki tidak sah dan menegaskan kewajiban negara-negara untuk tidak mengakui situasi yang muncul akibat keberadaan tersebut ataupun memberikan bantuan untuk mempertahankannya.
Menurut Mahmud, perkembangan hukum tersebut membuat kebijakan Inggris menghadapi pertanyaan yang semakin sulit dihindari.
“Tak cukup menyebut permukiman ilegal, tetapi tetap membiayainya,” katanya.
Karena itu, larangan terhadap produk permukiman dan kemungkinan pemberian sanksi kepada perusahaan, bank, perusahaan asuransi, serta pihak lain yang mendukung pembangunan permukiman menjadi lebih signifikan.
Inggris tidak hanya membatasi produk yang berasal dari permukiman. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband juga menyatakan pemerintahnya akan berupaya menjatuhkan sanksi kepada individu dan perusahaan yang membiayai, memfasilitasi pembangunan permukiman, terlibat dalam pembangunan infrastrukturnya, atau memasarkan properti di sana.