Langkah tersebut memang belum sampai pada tahap sanksi menyeluruh terhadap Israel dan belum tentu menghentikan proyek permukiman. Namun, keputusan itu dinilai penting karena menandai pergeseran dari sekadar kecaman menuju tindakan politik dan ekonomi.
Menurut Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia, Mahmud Hanafi, perubahan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba.
Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang mendorong pergeseran sikap Inggris, yakni meningkatnya kejahatan dan kekerasan di lapangan, tekanan publik di dalam negeri Inggris, serta akumulasi kerja hukum, hak asasi manusia, dan media.
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
Faktor pertama adalah meningkatnya kekerasan pemukim Israel dan ekspansi permukiman secara signifikan.
Menurut Mahmud, persoalan permukiman kini tidak lagi sekadar pembangunan rumah yang bertentangan dengan hukum internasional. Aktivitas tersebut telah berkembang menjadi sebuah sistem yang mengubah kondisi geografis dan demografis wilayah Palestina.
“Ini bukan lagi sekadar pembangunan permukiman,” kata Mahmud, dikutip dari Aljazeera, Jumat (11/9/2026).
Dia menjelaskan, sistem tersebut mencakup pengambilalihan tanah, pembakaran rumah dan lahan pertanian, penghancuran sumber mata pencaharian, penutupan jalan, penguasaan sumber air, hingga serangan terhadap warga Palestina.
Tekanan itu kemudian mendorong sejumlah komunitas Palestina, khususnya masyarakat Badui dan peternak, meninggalkan wilayah mereka.
Data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan, sejak awal 2026 hingga akhir Agustus, sebanyak 82 warga Palestina, termasuk 19 anak-anak, tewas di Tepi Barat. Sekitar 1.900 lainnya terluka akibat tindakan pasukan Israel dan pemukim.
Dari jumlah tersebut, 23 warga Palestina gugur dan lebih dari 1.100 lainnya terluka dalam konteks serangan yang dilakukan pemukim Israel.
Baca Juga:Prabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat PenekanApa Maksud Fadia Arafiq Bupati Pekalongan Nonaktif Ini Paparkan Harta Kekayaan di Persidangan?
Sejak Januari 2023, sebanyak 130 komunitas Palestina juga mengalami pengusiran secara keseluruhan maupun sebagian. Lebih dari 6.400 warga Palestina, termasuk lebih dari 3.100 anak-anak, terpaksa mengungsi.
Mahmud, yang juga menjabat Direktur Lembaga Palestina untuk Hak Asasi Manusia (Shahid), mengatakan angka-angka tersebut menunjukkan adanya pola yang terorganisasi dan sistematis. “Ini bukan insiden yang berdiri sendiri,” ujarnya.
Menurut dia, aktivitas tersebut berlangsung di tengah perlindungan tentara Israel, lemahnya penyelidikan dan akuntabilitas, serta dukungan politik sejumlah menteri Israel terhadap proyek permukiman.
Dampaknya, keberadaan warga Palestina di wilayah yang dikategorikan sebagai Area C semakin menyusut. Pada saat yang sama, kontrol permukiman Israel meluas dan kondisi di lapangan semakin diarahkan menuju aneksasi de facto.