Bagaimana eskalasi berlangsung?
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Inggris meminta pemerintah Israel untuk segera menghentikan proyek permukiman di kawasan E1 dan menarik kembali tender pembangunan tersebut.
Ia juga mengumumkan bahwa London tengah mempersiapkan paket tindakan komprehensif sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah Israel.
Miliband menyebut pembukaan tender tersebut sebagai “tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak”.
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
Ia memperingatkan bahwa proyek tersebut dapat “membelah jantung Palestina” dan memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem Timur, sehingga semakin menghambat peluang penerapan solusi dua negara.
Sebagai langkah diplomatik tambahan, Kementerian Luar Negeri Inggris memanggil kuasa usaha Israel dan menyampaikan “penolakan keras Inggris” terhadap pembukaan tender tersebut.
London juga meminta pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera membatalkan keputusan itu.
Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menolak pernyataan Miliband dan menyebutnya disampaikan dengan “nada yang merendahkan dan berpihak.”
Sebagai respons terhadap keputusan London pada 8 September untuk melarang impor barang-barang dari permukiman Israel di Tepi Barat serta menjatuhkan sanksi kepada para pemukim yang melakukan serangan, Israel mengumumkan penutupan Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur dan mencabut akreditasi diplomatik stafnya.
Langkah-langkah tersebut tidak berhenti sampai di situ. Seorang pejabat Israel dan sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan kepada Reuters pada saat itu bahwa perwakilan Inggris yang ditugaskan dalam misi koordinasi khusus untuk Gaza—yang dipimpin Amerika Serikat di Israel—serta para diplomat Inggris yang berkedudukan di Ramallah, diberi waktu tidak lebih dari tujuh hari untuk meninggalkan Israel.
Inggris mulai mengubah pendekatannya terhadap Israel. Setelah selama puluhan tahun lebih banyak menyampaikan kecaman verbal terhadap pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki, pemerintah Inggris kini mulai mengaitkan aktivitas permukiman tersebut dengan konsekuensi politik dan ekonomi.
Baca Juga:Prabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat PenekanApa Maksud Fadia Arafiq Bupati Pekalongan Nonaktif Ini Paparkan Harta Kekayaan di Persidangan?
Pada 8 September 2026, Inggris bersama 11 negara lainnya mengumumkan langkah untuk membatasi perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Kedua belas negara tersebut adalah Inggris, Prancis, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia.