MENTERI Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengakui masih terdapat kesalahan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk ketidaksesuaian pemeringkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut warga yang semestinya berada di desil 2 masih dapat terdeteksi berada di desil 7 atau 8.
“Apakah tidak ada error? Ada. Error masih ada. Ada yang mestinya di desil 2 ternyata terdeteksi di desil 7, di desil 8, ada,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurut Gus Ipul, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data yang masih terus dilakukan pemerintah. Data yang belum sesuai tidak langsung dianggap sebagai kondisi final karena masih dapat dikoreksi melalui proses verifikasi dan validasi.
Baca Juga:Identitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan PemerintahPrabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat Penekan
“Dan itu sedang kita perbaiki bersama dan mengajak masyarakat untuk sama-sama kita perbaiki,” ujar Gus Ipul.
Dia mengatakan data hasil pemutakhiran digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar penyaluran bantuan sosial (bansos). Karena itu, ketepatan data penting agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Namun, Gus Ipul menegaskan kesalahan atau ketidaksesuaian data tidak serta-merta membuat seseorang kehilangan bansos. Begitu pula warga yang berada dalam desil tertentu tidak otomatis menjadi penerima bantuan karena setiap program memiliki tahapan dan kriteria penetapan penerima.
“Kalau sekarang datanya masih error, bukan berarti orang itu akan segera diputus bantuan sosialnya, atau orang yang mungkin berada di desil 4 padahal dia sebenarnya di desil 8 belum tentu juga dia mendapatkan bantuan sosial,” katanya.
Gus Ipul mengatakan data masih harus diperiksa sebelum menjadi dasar penetapan penerima program. Pemerintah akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang masuk sebelum menyajikannya sebagai data yang telah tersertifikasi.
“Masih perlu dipastikan, dikoreksi, didalami, ditelusuri dan seterusnya. Nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi, setelah itu selanjutnya baru disajikan data yang sudah tersertifikasi,” ujar dia.
DTSN Bukan Daftar Penerima Bansos
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan DTSN tidak sama dengan daftar penerima bansos. Menurut dia, DTSN merupakan social registry yang memuat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.