PRESIDIUM Parlemen Bayangan Indonesia Pasti melayangkan ultimatum terbuka dan keras kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah sorotan tajam terhadap kondisi fiskal dan tata kelola pemerintahan nasional.
Inisiator sekaligus Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, menilai gelombang penambahan pejabat dan perombakan kabinet (reshuffle) yang terus berulang telah mencederai rasa keadilan masyarakat serta mengabaikan komitmen efisiensi anggaran negara.
“Jika Presiden Prabowo Subianto tetap bebal, kembali melakukan reshuffle kabinet, serta terus menambah pembantu maupun badan-badan baru yang memboroskan uang rakyat, maka tidak ada ruang fiskal dan politik lagi untuk toleransi,” ujar Heru dalam keterangan pers, Senin (5/10/2026).
Poin-Poin Gugatan Strategis Parlemen Bayangan Indonesia Pasti:
Baca Juga:Terungkap Gibran Hanya Serahkan Data Kehadiran dan Transkrip Nilai, Bukan IjazahSiapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM
- Tolak Hak Prerogatif Absolut: Konstitusi memang memberikan hak prerogatif kepada presiden, namun hal tersebut dinilai tidak boleh disalahgunakan secara absolut demi syahwat politik golongan, mengamankan kekuasaan sepihak, atau mengkooptasi suara kritis masyarakat yang justru merusak kesehatan demokrasi.
- Paradoks Anggaran dan Beban 161 Pembantu Presiden: Kebijakan pemerintah dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi. Di tengah defisit anggaran negara yang menyentuh angka Rp240 triliun, struktur lingkar kekuasaan justru membengkak hingga nyaris 161 orang pembantu presiden (mencakup Menko, Menteri, Wamen, Kepala Lembaga/Badan, Utusan Khusus, hingga 26 anggota Wantimpres yang baru dilantik, menyusul reshuffle kabinet ke-7 pada 1 Oktober lalu)—melonjak drastis dibanding era Jokowi (70 orang) maupun SBY (64 orang).
- Stop Kooptasi Oposisi: Parlemen Bayangan secara khusus menyoroti ditariknya sejumlah figur pengkritik kritis—termasuk filsuf Rocky Gerung—ke dalam lingkaran kekuasaan. Presiden Prabowo didesak menghentikan praktik kooptasi ini dan menghormati posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang (oposisi) secara etis.
- Selamatkan Program Jumbo dari Korupsi: Pemerintah dituntut memiliki political will yang kuat untuk membersihkan program-program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dari ancaman dan indikasi kasus korupsi.
Seruan Perlawanan Moral
Menutup pernyataan sikapnya, Parlemen Bayangan menegaskan bahwa apabila tuntutan ini diabaikan, mereka akan menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, akademisi, dan rakyat Indonesia untuk turun ke jalan melakukan protes damai, mengambil kembali mandat moral, serta melancarkan perlawanan ilmiah demi menyelamatkan hak-hak sipil serta masa depan bangsa.