SABTU siang, 3 Oktober, serombongan anggota DPR datang ke sebuah rumah di Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak ada karpet merah, tidak ada protokol rapat. Yang menyambut di pintu adalah tuan rumah dan istrinya.
Rumah itu milik Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri yang baru dua hari dilantik. Rombongan dipimpin Ketua Komisi III, Habiburokhman. Alasannya: tradisi. Katanya, Komisi III selalu begitu setiap ada pergantian Kapolri. Kompas menulis tujuannya agar semua anggota bisa berkenalan.
Suasananya hangat. Suyudi memperkenalkan keluarganya. Pertemuan ditutup makan siang bersama.
Tapi namanya anggota Komisi III, tentu tidak datang hanya membawa salam. Mereka menyatakan dukungan penuh. Habiburokhman berharap program Polri Presisi terus diperkuat, program yang diusung pendahulu Suyudi.
Baca Juga:Terungkap Gibran Hanya Serahkan Data Kehadiran dan Transkrip Nilai, Bukan IjazahSiapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM
Lalu ia menyampaikan satu hal yang lebih tajam. Sebagian anggota, katanya, mengeluhkan adanya oknum pejabat Polri yang arogan dan meminta itu diperbaiki. Suyudi menjawab dengan komitmen yang sudah ia bawa sejak awal: polisi yang dekat dengan masyarakat, yang kata Habiburokhman disebut “sahabat masyarakat”.
Anggota lain, Habib Aboe Bakar, memuji program Polisi Peduli Pengangguran yang dulu dijalankan Suyudi di Polda Banten. Ia berharap pendekatan humanis itu diperluas.
Sampai di sini, ceritanya manis. Saya hanya ingin menambahkan dua catatan.
Pertama, tentang hari itu sendiri. Sehari sebelumnya, 2 Oktober, Suyudi menerbitkan telegram mutasi: 19 Kapolda, termasuk semua Kapolda di Pulau Jawa, dan menurut Viva total 88 perwira. Sabtu itu juga, ia melantik 27 pejabat utama dan Kapolda dalam acara tertutup di Mabes.
Artinya, Kapolri baru sudah menata orang-orangnya, dan para wakil rakyat datang ketika penataan itu sedang berjalan. Saya tidak mengatakan ada hubungan. Hanya mencatat bahwa pada saat yang sama, ada dua pintu yang terbuka untuk Kapolri: satu untuk memberi jabatan, satu untuk menerima tamu.
Kedua, tentang kritik. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto dari ISESS berpendapat kunjungan seperti itu sudah tidak tepat setelah pelantikan. Menurut dia, beda ceritanya kalau dilakukan sebelum Suyudi menjalani uji kelayakan.
Setelah pelantikan, pertemuan semestinya formal antara parlemen dan Kapolri. Ia khawatir muncul anggapan DPR sedang melobi Kapolri baru, dan bahwa tradisi semacam ini sebaiknya mulai diubah kalau reformasi Polri mau didorong. Ia bahkan menyebut persepsi seperti itu bisa menjadi beban bagi Kapolri baru.