GUNA mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyatakan Pemkab Cirebon memfokuskan pembangunan pada 2027 untuk memperkuat infrastruktur dan ekosistem hilirisasi sektor unggulan daerah.
Ia mengatakan, arah pembangunan tersebut tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon di Ruang Abimata DPRD, Senin (13/07).
Menurut Imron, tema pembangunan 2027 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD 2025-2029 dengan penekanan pada peningkatan inovasi, tata kelola pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik.
Baca Juga:Prabowo ke TNI, Polri, dan Jaksa: Bintangmu dari Uang Rakyat!Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut Muncul
“Di tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Cirebon memfokuskan tema pembangunan pada penguatan infrastruktur dan ekosistem hilirisasi potensi sektor unggulan daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” kata Imron.
Ia menjelaskan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah, karena diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, pemerintah daerah menetapkan tujuh prioritas pembangunan daerah pada 2027, meliputi penguatan kehidupan beragama dan ketertiban masyarakat, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan, hilirisasi sektor unggulan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik.
Imron menyebutkan penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga belanja tidak melampaui proyeksi pendapatan dan pembiayaan.
Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,04 triliun yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp3,20 triliun, sehingga total belanja daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp4,34 triliun.
Belanja tersebut akan di alokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dengan porsi terbesar digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara.
Baca Juga:Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 JuniDraft Tak Resmi Rancangan Kesepakatan Iran-Amerika Serikat Bocor, Teheran Disebut Dapat Kendali Selat Hormuz
Imron mengatakan defisit anggaran direncanakan ditutup melalui sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang diproyeksikan mencapai Rp102 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD).