KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, secara terbuka mengakui adanya sengkarut tata kelola hingga dugaan penyelewengan hukum di internal lembaganya.
Mengikuti instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk berani menghadapi masalah, Sudaryono berkomitmen merombak total sistem kerja yang dinilainya berjalan “gelap” demi memastikan program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan tepat sasaran.
“Kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal ketidaktransparanan yang selama ini ada,” ujar Sudaryono saat menemui awak media di Gedung BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
“Sistem Gelap” Biang Borok Internal
Baca Juga:Prabowo ke TNI, Polri, dan Jaksa: Bintangmu dari Uang Rakyat!Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut Muncul
Sebagai nakhoda baru BGN, Sudaryono menegaskan dirinya tidak akan lari dari masalah. Membawa arahan langsung dari Presiden Prabowo agar run into the problem, ia menginstruksikan jajarannya untuk berani menghadapi dan mengurai benang kusut di internal institusi.
Terhadap para pegawai BGN yang saat ini berstatus terperiksa, saksi, maupun tersangka akibat tata kelola masa lalu, ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat berwenang. Sudaryono berjanji BGN akan memberikan dukungan penuh untuk kebutuhan investigasi dan penegakan hukum.
Meski demikian, ia melarang keras jajarannya larut dalam pesimisme dan kesedihan. Ia menuntut para pegawai yang tidak tersangkut kasus untuk tetap bekerja optimal dengan asas praduga tak bersalah.
Mantan Wakil Menteri Pertanian itu bahkan mempersilakan pegawai yang merasa beban dan tekanannya terlalu berat untuk mengajukan pengunduran diri atau pindah instansi agar BGN dapat langsung bergerak efektif dan cepat.
Fokus utama Sudaryono saat ini adalah perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Ia menyoroti budaya kerja di BGN yang sebelumnya sangat bergantung pada arahan individu tertentu, bukan pada sistem yang baku.
“Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin enggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama orang-orang, tidak boleh lagi. Harus bisa by system, trust in system,” tegas Sudaryono.
Sudaryono juga menyentil secara spesifik praktik-praktik pertemuan tertutup yang menurutnya mencurigakan dan berpotensi memunculkan penyimpangan. Baginya, tata kelola lembaga negara harus berjalan secara terang benderang.