PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta masih ditemukannya ketidaksinkronan antarlembaga pemerintahan menjadi pendorong utama di balik pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI).
Menurut Prabowo, pembenahan birokrasi tidak bisa sekadar mengandalkan perombakan struktur organisasi, melainkan harus menyentuh akar kualitas aparaturnya. URI disiapkan secara khusus sebagai wadah penggodokan calon pemimpin serta administrator negara berbasis sistem merit yang ketat.
“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujar Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip dari rilis Bakom, Kamis (17/9/2026).
Revitalisasi LAN dan Adopsi Model ENA Prancis
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
Dalam ekosistem URI, pemerintah turut merancang pembaruan (revamp) terhadap Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar kembali pada fungsi substansialnya, bukan sekadar menjadi formalitas administratif untuk kenaikan jenjang karier birokrasi semata.
Prabowo mencontohkan model pendidikan administrator publik di Prancis, École Nationale d’Administration (ENA), yang menerapkan standar seleksi super ketat. Melalui URI, pemerintah berencana menjaring lulusan-lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
“Kita testing yang terbaik dari setiap lulusan semua universitas. Tiap tahun, IQ yang tertinggi itu yang kita kumpulkan dan ini yang akan kita siapkan di situ, jadi ini salah satu upaya kita,” jelasnya.
Akademi Khusus Kepala Daerah dan Pejabat Eselon
Selain mencetak administrator publik masa depan, pengembangan URI juga dirancang untuk mencakup pembentukan akademi kepemimpinan khusus bagi para pejabat struktural dan kepala daerah. Mulai dari Akademi Gubernur, Akademi Bupati, hingga Akademi Dirjen.
Penggemblengan intensif sebelum menjabat ini dinilai sangat krusial untuk menyelaraskan visi dan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, sekaligus mengikis mentalitas birokrat yang kerap merasa kebal evaluasi atau bersikap resistan.
“Pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” pungkas Prabowo.