PRESIDEN Prabowo Subianto membuka peluang untuk menarik kembali kewenangan pengangkatan dan rekrutmen guru ke pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk menjamin objektivitas serta mengatasi ketimpangan kualitas tenaga pendidik di daerah.
“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip dari rilis Bakom, Kamis (17/9/2026).
Prabowo menjelaskan, rencana penarikan kewenangan tersebut didasari oleh persoalan desentralisasi di tingkat pemerintah daerah yang dinilai kerap menghadapi benturan kepentingan politik dan kekerabatan, sehingga mengorbankan standar mutu guru.
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah [provinsi] gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, pembenahan kualitas pendidikan nasional harus dimulai dari akarnya, yakni mekanisme seleksi pengajar.
“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” tegasnya.
Sembari mengkaji kebijakan penarikan kewenangan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program percepatan (crash program) guna mengatasi disparitas mutu pendidikan di sekolah-sekolah tertinggal.
Salah satunya dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu sebagai tenaga pendidik darurat.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah ” ujar Prabowo.
Selain menyiapkan rekrutmen darurat dan pelatihan kompetensi, pemerintah turut menggalakkan digitalisasi ruang kelas untuk mempersempit kesenjangan fasilitas belajar.
Baca Juga:Prabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat PenekanApa Maksud Fadia Arafiq Bupati Pekalongan Nonaktif Ini Paparkan Harta Kekayaan di Persidangan?
Kendati demikian, Prabowo menekankan bahwa teknologi hanya alat bantu, sementara kunci utama perbaikan mutu pendidikan tetap bertumpu pada kualitas guru dan kesejahteraannya.
“Tetapi di ujungnya, perbaikan yang sebenarnya hanya dengan rekrutmen dan pendidikan guru. Hanya dengan itu,” tutur Prabowo.
“Yang penting ini kita harus memperbaiki kesejahteraan guru dan kita sudah banyak lakukan dalam banyak hal,” sambungnya.