Hasil pengawasan pemerintah juga menunjukkan sebanyak 85,56% sampel beras premium yang diperiksa tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari total beras premium yang beredar, sekitar 39,75% atau setara 12,2 juta ton diperkirakan melanggar standar mutu atau merupakan bentuk penipuan terhadap konsumen dengan nilai kerugian mencapai Rp 98 triliun.
Selain persoalan mutu, Amran menyoroti ketimpangan penguasaan pasokan gabah nasional. Dari total produksi gabah sekitar 65 juta ton per tahun, sebanyak 1.056 penggilingan skala besar menguasai 40% pasokan atau sekitar 25 juta ton. Jumlah ini setara dengan serapan 161.401 penggilingan skala kecil yang juga menguasai 40% pasokan.
Menurutnya, kondisi itu menunjukkan konsentrasi penguasaan pasar yang tinggi di tangan segelintir pelaku usaha. Pemerintah juga menilai rantai distribusi beras yang panjang menjadi salah satu penyebab tingginya margin perdagangan.
Baca Juga:Kebakaran Rumah di Cirebon, Ayah dan Bayi Laki-laki Usia 6 Bulan Ditemukan TewasKasus Kematian Sutrimo: Fakta, Dugaan Kepala Urusan Rumah Tangga Febrie, dan Perkembangan Penyelidikan
Saat ini, beras harus melewati pedagang pengumpul, distributor, subdistributor, pedagang grosir hingga pengecer sebelum sampai ke konsumen. Rantai ini diperkirakan menghasilkan margin bagi para perantara mencapai Rp 313,08 triliun.
Sebagai alternatif, pemerintah mendorong distribusi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memangkas jalur distribusi dari petani langsung ke konsumen. Skema ini diperkirakan dapat menciptakan margin yang lebih adil bagi petani dan masyarakat hingga Rp 50 triliun.
Amran menegaskan pemberantasan mafia pangan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata niaga pangan sekaligus melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang bermutu dan terjangkau.
Dalam kesempatan itu, sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam pemberantasan mafia pangan.
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Hanif Caniago, mengatakan organisasinya siap mengawal langkah tegas Kementerian Pertanian dalam memberantas mafia pangan.
“Kami percaya beliau berani membela kepentingan rakyat, dan kami akan memastikan implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata dia.