PEMERINTAH Kabupaten Cirebon menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pemetaan risiko dan cara bertindak untuk penanganan kekeringan di musim kemarau pun dilakukan.
Status siaga darurat kekeringan ditetapkan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. “Penetapan status tersebut mengacu pada surat keputusan gubernur Jabar dan sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penanganan kekeringan di musim kemarau tahun ini,” tutur Samsul Huda, Sekretaris Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Minggu (5/7).
Saat ini, lanjut dia, BPBD Kabupaten Cirebon telah melakukan pemetaan sejumlah daerah yang rawan mengalami kekeringan mulai krisis air bersih hingga kebakaran lahan dan hutan (karhutla). Berdasarkan catatan yang ada di BPBD Kabupaten Cirebon pada 2019 lalu, sebanyak 57 desa di 21 kecamatan terdampak kekeringan di musim kemarau.
Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni
Sementara pada 2020 dan 2022 tercatat tidak ada desa terdampak. Namun kondisi kembali berubah pada 2023, saat kekeringan berdampak di 38 desa di 21 kecamatan.
Selanjutnya pada 2024 kekeringan berdampak di 19 desa di 6 kecamatan dan pada 2025 lalu. Jumlah tersebut menurun menjadi 19 desa di enam kecamatan pada 2024. Sementara sepanjang 2025 tidak tercatat adanya desa terdampak kekeringan.
Ada pun kecamatan yang selama ini rawan terhadap bencana kekeringan tersebar di Kecamatan Gempol, Mundu, Sedong, Greged, Beber, Gunungjati, Kapetakan, Suranenggala, Klangenan, Panguragan, Waled, Karangsembung, Gegesik, hingga Tengah Tani.
“Kami telah menyiapkan berbagai skenario untuk penanganan dampak kekeringan di musim kemarau tahun ini,” papar Samsul.
Di antaranya dengan menyiapkan armada mobil tangki untuk distribusi air bersih, hingga mengaktifkan posko komando darurat kekeringan selama masa siaga berlangsung. “Selain penanganan darurat, kami juga terus memperkuat upaya jangka panjang melalui pembangunan sumber air bersih,” ungkapnya.
Program sumur bor yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menjangkau sedikitnya lima desa. Desa Walahar dan Desa Cupang di Kecamatan Gempol, Desa Beber di Kecamatan Beber, serta Desa Kamarang dan Desa Greged di Kecamatan Greged menjadi wilayah yang telah menerima bantuan pembangunan sumur bor tersebut.
Edukasi kepada masyarakat
Pada kesempatan yang sama Samsul juga mengungkapkan bahwa edukasi kepada masyarakat juga mereka lakukan. Di antaranya masyarakat diminta untuk melakukan penghematan air bersih serta melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.