Anak di Bawah 16 Tahun Tak Boleh Bermedsos, Inggris Kirim Pesan Keras ke Big Tech

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer
0 Komentar

Menteri Teknologi Inggris Liz Kendall menegaskan keputusan tersebut diambil setelah berbagai upaya persuasi kepada perusahaan teknologi tidak membuahkan hasil.

“Perusahaan teknologi memiliki banyak sekali kesempatan untuk menjaga keselamatan anak-anak, namun mereka gagal bertindak. Itulah mengapa kami mengambil alih kekuasaan dari raksasa teknologi dan mengembalikannya ke tangan orang tua,” kata Kendall.

Keputusan Inggris menandai babak baru pertarungan global melawan dampak media sosial terhadap anak-anak. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah pembatasan diperlukan, melainkan negara mana yang akan menjadi berikutnya.

Generasi Alpha Tak Lagi Milik Silicon Valley

Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni

Selama hampir dua dekade, perusahaan teknologi menjadi pihak yang diam-diam membentuk cara anak-anak berpikir, berkomunikasi, belajar, hingga menghabiskan waktu luang. TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai platform lain tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga ruang tumbuh bagi Generasi Alpha. Kini, untuk pertama kalinya, negara mulai merebut kembali kendali itu.

Larangan media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun di Inggris bukan sekadar pembatasan aplikasi. Kebijakan tersebut menandai pergeseran kekuasaan dari Silicon Valley ke pemerintah dan orang tua. Jika sebelumnya algoritma menentukan apa yang dilihat, dipikirkan, dan diinginkan anak-anak setiap hari, kini negara mulai menentukan batasnya. Mengapa perubahan ini begitu besar?

Karena yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan anak, melainkan model bisnis industri teknologi itu sendiri.

Selama bertahun-tahun, jutaan pengguna muda menjadi sumber pertumbuhan utama platform digital. Semakin lama anak-anak menatap layar, semakin banyak iklan yang ditampilkan dan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan teknologi. Namun kini pemerintah di berbagai negara mulai mempertanyakan harga yang harus dibayar masyarakat untuk keuntungan tersebut: kecanduan digital, gangguan tidur, krisis kesehatan mental, hingga menurunnya interaksi sosial di dunia nyata.

Inggris bukan negara pertama yang bergerak. Australia, Prancis, Malaysia, dan Indonesia telah lebih dulu memperketat pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak. Fenomena ini menunjukkan satu tren global yang semakin jelas: negara-negara tidak lagi mempercayakan masa depan generasi muda sepenuhnya kepada algoritma.

Pertarungan yang sedang berlangsung bukan sekadar soal TikTok atau Instagram. Ini adalah perebutan pengaruh atas generasi berikutnya.

0 Komentar