PADA momen HUT RI ke 81 tahun, Gubernur Jawa Barat menyampaikan keprihatinannya bahwa ratusan ribu warga Jabar belum mendapatkan akses listrik. Hal itu disampaikan KDM, sapaan Dedi Mulyadi dalam pidato kemerdekaan yang diselenggarakan di Pelataran Gedung Sate, Kota Bandung, (17/ 8/2026).
“Iya, kan kita harus jujur tentang keadaan kita. 81 tahun merdeka, layanan dasar pemerintah belum bisa berjalan secara efektif,” kata KDM.
“Saya berikan contoh misalnya, ketika saya menjabat, 500.000 warga Jabar enggak punya listrik,” tambahnya.
Baca Juga:Korban Tewas Gempa M 7,4 Kolombia Kini 111 Orang 1.575 Rumah RusakPemkab Cirebon Resmikan Fasilitas KDKMP: 116 Koperasi Desa Siap Beroperasi Gerakkan Ekonomi Kerakyatan
KDM mengaku prihatin, pasalnya Jawa Barat merupakan penghasil listrik di Indonesia, namun masih banyak warganya yang belum mendapatkan akses listrik.
“Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geothermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan ini selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi, sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan,” ungkapnya.
KDM mencontohkan suatu daerah penghasil tambang, keadaannya berbanding terbalik di mana masyarakatnya paling menderita.
“Uang bagi hasilnya geser ke tempat lain. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terisolir, tapi listriknya enggak kebagian,” tuturnya.
“Nah, ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah. Saya kan ngomongnya daerah per daerah,” tambahnya.
Melihat keadaan memprihatinkan itu, KDM sebut jika dia akan menyelesaikan masalah itu dalam dua tahun ke depan.
“Ya, kita harus segera terselesaikan. Kan saya bisa tuh nyelesaikan dalam waktu 2 tahun anggaran, kan bisa. Kemudian, layanan dasar yang lainnya juga nanti secara bertahap akan selesai. Akan selesai seiring dengan kebijakan-kebijakan realokasi yang terus kita tingkatkan. Dan yang paling utama adalah pemerintah, terutama penyelenggara kegiatan keuangan daerah, itu enggak boleh abaikan layanan dasar dengan mengutamakan aspek-aspek yang bersifat rutinitas,” jelasnya.
Baca Juga:Kebakaran Rumah di Cirebon, Ayah dan Bayi Laki-laki Usia 6 Bulan Ditemukan TewasKasus Kematian Sutrimo: Fakta, Dugaan Kepala Urusan Rumah Tangga Febrie, dan Perkembangan Penyelidikan
“Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen, yang di dalamnya misalnya IT-nya tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tiap ruangan, tapi enggak punya makna. Gitu loh. Nah, itu diperlukan pemimpin itu harus mengerti apa yang terjadi di masyarakat,” pungkasnya.