KEPALA Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengungkap adanya temuan dugaan masalah dalam pengadaan motor listrik senilai Rp1,03 triliun di Badan Gizi Nasional (BGN). Temuan itu muncul setelah pihaknya melakukan pengecekan bersama Kepala BGN, Nanik S. Deyang, terhadap proyek yang dijalankan pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Menurut Dudung, hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian motor listrik yang telah dibayarkan anggarannya ternyata masih berada dalam tahap perakitan hingga April 2026.
“Nah, ini yang kemudian nanti karena listrik ini bisa jadi akan banyak bermasalah. Ini totalnya Rp1,03 triliun. Kemudian setelah dicek, rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan,” kata Dudung di Jakarta, pada Rabu (10/6).
Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni
Ia menyoroti adanya kejanggalan karena pembayaran proyek telah dilakukan oleh pejabat sebelumnya, sementara barang yang dipesan belum seluruhnya tersedia. Dari hasil pengecekan awal, Dudung menyebut terdapat indikasi selisih nilai pengadaan yang mengarah pada dugaan mark up.
“Tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama. Dan ada selisih diperkirakan sekitar Rp200 miliar. Berbeda kalau BPK menghitungnya Rp400 miliar. Ya ada mark up. Ya ini mudahlah proses hukumnya segera cepat,” ujarnya.
Dudung mengatakan perbedaan angka tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Namun, ia berharap proses hukum terhadap temuan tersebut dapat segera berjalan agar persoalan tidak berlarut-larut.
Terkait nasib motor listrik yang sudah terlanjur masuk dalam proses pengadaan, Dudung menyebut pemerintah masih membahas opsi pemanfaatannya. Salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan adalah mengalihkan penggunaan motor tersebut untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak.
“Ya sudah dibayar, ini kan sudah dirakit. Nanti keputusan terserah Kepala BGN, kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat,” katanya.
Dudung juga mempertanyakan urgensi pengadaan motor listrik bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut dia, para pegawai SPPG telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memiliki kendaraan secara mandiri.
“Toh, gajinya SPPG itu, kan lumayan tuh, enam jutaan. Kalau nyicil satu motor kan cukup. Enggak perlu-perlu amatlah kalau menurut saya,” tandasnya.