KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas menegaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) sepenuhnya berdasarkan data dan koordinasi dengan pemerintah daerah, bukan ditentukan sepihak oleh TNI.
“Perlu kami sampaikan di sini bahwa pembangunan YTP, Brigade TP, yang membawa identitas YTP itu merupakan grand design pemerintah sebagai langkah penyiapan pertahanan,” kata Muhammad Nas, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (9/6).
Ia menjelaskan, lokasi pembangunan batalyon ditentukan berdasarkan lahan milik pemerintah, baik milik Kementerian Pertahanan maupun pemerintah daerah yang telah dikoordinasikan sebelumnya.
Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni
“Yang pertama, lahan milik Departemen Pertahanan. Yang kedua, lahan milik pemerintah daerah yang kita komunikasikan dengan mereka. Jadi pemerintah yang menentukan, bukan kami TNI yang langsung menunjuk lokasi,” ujarnya.
Menurut Nas, penolakan masyarakat muncul karena sebagian warga merasa lahan tersebut merupakan milik mereka, meski tidak memiliki sertifikat resmi.
“Beberapa kasus yang kita lihat, masyarakat menempati tanah itu puluhan tahun tanpa sertifikat sehingga merasa itu tanahnya dia. Padahal itu masuk lahan pemerintah daerah,” ucapnya.
Selain itu, Ia menegaskan bahwa TNI tidak pernah secara sepihak datang dan menetapkan lokasi pembangunan tanpa koordinasi.
“Bukan kalau bahasa kami itu ujuk-ujuk, sekonyong-konyong TNI ngeplot datang begitu, tidak. Sudah hasil koordinasi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Nas juga menyebut, pemerintah daerah bahkan ikut menentukan identitas dan nama batalyon yang dibangun di wilayah masing-masing.
“Kalau kita lihat Yon TP sekalian itu namanya merupakan pemberian dari tokoh adat atau pemerintah daerah sana. Contohnya Golok Sakti, itu salah satu senjata andalan di daerah tersebut pada zaman peperangan dulu,” ujarnya.
Baca Juga:Draft Tak Resmi Rancangan Kesepakatan Iran-Amerika Serikat Bocor, Teheran Disebut Dapat Kendali Selat HormuzMenkeu Amerika Serikat Umumkan Rampas Aset Kripto Iran Senilai Rp17,8 Triliun
Terkait penolakan warga, TNI mengaku mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog dengan masyarakat untuk menjelaskan status lahan yang digunakan.
“Jadi yang kita laksanakan adalah pendekatan secara humanis, secara kemanusiaan, secara data dan fakta kita sampaikan,” kata Nas.
Ia juga mengakui masyarakat menolak karena merasa dirugikan. Namun, TNI tetap berpegang pada data yang diberikan pemerintah daerah.