“Artinya kenapa masyarakat menolak itu karena merasa dirugikan. Tapi yang pasti kami TNI menentukan lokasi Yon TP itu berdasarkan data dari pemerintah daerah,” tuturnya.
Lebih jauh, Nas memastikan proses dialog dengan masyarakat terus dilakukan agar polemik pembangunan YTP tidak memicu konflik berkepanjangan.
“Pendekatan yang paling utama adalah menjelaskan kepada masyarakat tentang status tanah itu,” katanya.