Pigai menegaskan penanganan konflik Papua secara kasuistik dan gradual, seperti yang selama ini dilakukan Komnas HAM maupun Kementerian HAM, tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah, karena kasus-kasus baru akan terus bermunculan.
“Kalau kita diminta menyelesaikan, misalnya Komnas HAM atau Kementerian HAM atau lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah Papua secara gradual, kasuistik, tidak akan selesai lagi. Hari ini kita tangani, besok muncul lagi,” ujarnya.
Ia mendesak seluruh elemen bangsa, mulai dari partai politik, legislatif, eksekutif, yudikatif, aparat TNI-Polri, hingga tokoh purnawirawan dan tokoh nasional, untuk bersama-sama mengambil keputusan strategis menciptakan perdamaian abadi di Papua melalui jalur dialog, alih-alih penanganan yang bersifat sementara dan berulang.
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
Pigai turut menyoroti pentingnya keterbukaan data jumlah penempatan atau deployment militer di Papua sebagai dasar mengukur secara terukur dan akuntabel apakah kekuatan aparat yang ada saat ini cukup untuk melindungi warga sipil.
“Saya sebulan lalu saya minta TNI dan Polri menyampaikan data berapa deploy militer di Papua, jumlah deploy. Saya tidak tahu jumlahnya, tapi jumlah deploy militer di Papua itu kalau disampaikan, kita bisa hitung secara terbuka, terukur, akuntabel, apakah dengan kemampuan itu reliabel, layak dan pantas warga sipil bisa terlindungi atau tidak,” katanya.
Ketidakpastian keamanan yang berkepanjangan di tanah Papua, ditambah pergeseran pola konflik ke arah isu rasial dan etnik yang menyasar warga pendatang, berpotensi menjadi ancaman serius bagi iklim investasi, kelancaran rantai pasok logistik, serta keselamatan tenaga kerja pendatang yang selama ini menopang roda perekonomian di provinsi-provinsi hasil pemekaran.
Tanpa penyelesaian yang bersifat holistik dan bukan sekadar penanganan kasus per kasus, risiko bisnis dan ketimpangan pembangunan di Papua dikhawatirkan akan terus membesar seiring berlanjutnya konflik.