Untuk mengamankan dana tersebut, para tersangka diduga memanipulasi proses pengadaan dengan memecah paket pekerjaan guna menghindari lelang. Achmad Taufik memaparkan, “Hal ini dilakukan untuk menghindari mekanisme tender secara terbuka atau lelang terbuka karena di bawah 1 miliar itu dilakukan pengadaan dengan cara PL atau Penunjukan Langsung,” tuturnya.
Modus kejahatan dana promosi iklan dilakukan dengan peran agensi dalam prosesnya, karyawan internal Bank BJB diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan perusahaan “pendamping” atau modus pinjam bendera agar terlihat seperti proses persaingan yang sah.
“Di sinilah permulaan adanya persekongkolan atau pemufakatan jahat antara pihak Bank BJB dengan pihak agensi. Pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budgeter tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu yang diminta oleh Bank BJB,” jelasnya.
Baca Juga:Kebakaran Rumah di Cirebon, Ayah dan Bayi Laki-laki Usia 6 Bulan Ditemukan TewasKasus Kematian Sutrimo: Fakta, Dugaan Kepala Urusan Rumah Tangga Febrie, dan Perkembangan Penyelidikan
Pihak KPK menemukan adanya kerugian negara dan pengurusan audit berdasarkan penghitungan sementara bersama auditor BPK. Taufik kerugian keuangan negara akibat selisih pembayaran iklan mencapai Rp223,6 miliar.
“Total kerugian keuangan negara dari penghitungan selisih tadi mencapai sekitar Rp223,6 miliar,” ujarnya.
Achmad Taufik juga membeberkan fakta mengejutkan bahwa dana hasil korupsi tersebut diduga digunakan untuk menutupi temuan pelanggaran hukum lainnya.
“Salah satunya adalah terungkap bahwa ada pengurusan untuk temuan-temuan tadi. Jadi salah satunya adalah dana non-budgeter ini digunakan oleh Bank BJB untuk mengurus temuan-temuan audit tadi yang diindikasikan ada perbuatan melawan hukum,” terangnya.