Institut Peringatan Nasional Polandia (Instytut Pamięci Narodowej/IPN) memperkirakan sekitar 100 ribu warga sipil Polandia tewas dalam pembantaian yang dilakukan oleh unsur-unsur Tentara Pemberontak Ukraina (UPA) dan Organisasi Nasionalis Ukraina (OUN). Sebaliknya, ribuan warga Ukraina juga menjadi korban aksi balasan yang dilakukan kelompok bersenjata Polandia pada periode yang sama. Sejarah kelam itu masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam hubungan kedua bangsa.
Nama UPA hampir tidak pernah lepas dari perdebatan tersebut. Organisasi bersenjata itu dibentuk pada 1942 sebagai sayap militer gerakan nasionalis Ukraina. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan kemerdekaan Ukraina dari kekuasaan asing, baik Jerman Nazi maupun Uni Soviet. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, UPA juga dituduh bertanggung jawab atas kampanye pembersihan etnis terhadap penduduk Polandia di Volhynia dan Galicia Timur. Tuduhan inilah yang menjadi sumber utama perselisihan sejarah antara Warsawa dan Kyiv.
Tokoh yang paling sering dikaitkan dengan UPA adalah Stepan Bandera. Meski Bandera tidak memimpin operasi militer UPA secara langsung pada masa pembantaian Volhynia, ia menjadi simbol gerakan nasionalisme Ukraina melalui kepemimpinannya di Organisasi Nasionalis Ukraina faksi Bandera (OUN-B). Di Ukraina, terutama wilayah barat, Bandera dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai pejuang kemerdekaan yang melawan dominasi Soviet. Sebaliknya, di Polandia, Bandera identik dengan tragedi kemanusiaan yang menewaskan puluhan ribu warga sipil.
Baca Juga:Prabowo ke TNI, Polri, dan Jaksa: Bintangmu dari Uang Rakyat!Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut Muncul
Perbedaan memori sejarah itu berkali-kali memicu ketegangan diplomatik. Pada Mei 2026, misalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menamai salah satu unit militer dengan sebutan “Pahlawan UPA”. Keputusan tersebut menuai kritik keras dari sejumlah pejabat Polandia yang menilai penghormatan terhadap UPA melukai ingatan sejarah bangsa mereka. Meski kedua negara tetap bekerja sama menghadapi invasi Rusia, persoalan sejarah tetap menjadi titik sensitif yang mudah memicu polemik.
Menurut sejumlah analis keamanan Eropa, isu-isu sejarah seperti Volhynia memiliki nilai strategis dalam operasi pengaruh (influence operations). Berbeda dengan propaganda yang menciptakan narasi baru, operasi pengaruh sering kali memanfaatkan luka lama yang memang sudah ada di masyarakat. Isu tersebut kemudian diperbesar melalui simbol, vandalisme, media sosial, atau kampanye informasi sehingga memicu kemarahan publik tanpa harus menciptakan konflik dari nol.