Amnesty International juga memverifikasi lebih dari 420 video dan gambar, dan melakukan analisis pernyataan resmi pemerintah, perjanjian, undang-undang, perubahan tata kelola, catatan pengadilan, peta, citra satelit, laporan PBB dan masyarakat sipil, dan materi sumber terbuka lainnya.
Agnès sempat membagikan temuannya kepada pihak berwenang Israel pada 13 Mei. Kementerian Pertahanan Israel menanggapi pada 23 Mei dengan menyatakan pasukannya telah menanggapi insiden kekerasan pemukim hingga menangkap tersangka jika perlu. Namun, bukti-bukti yang didokumentasikan oleh Amnesty International menunjukkan realitas yang berbeda.
“Ini termasuk adanya bukti niat Israel untuk melakukan pembersihan etnis dan mencaplok Area C,” ujar Agnès.
Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni
Selain itu, laporan Amnesty memaparkan kekerasan yang telah berlangsung lama oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat justru meningkat saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan rekor jumlah pembunuhan dan luka-luka, pengusiran, perusakan properti, dan perampasan tanah secara ilegal.
“Riset ini pun menunjukkan bahwa otoritas Israel telah dengan sengaja menciptakan lingkungan impunitas yang meluas bagi pemukim yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, sehingga memicu kekerasan lebih lanjut,” ucap Agnès.
Amnesty International juga mengritik lemahnya sikap Indonesia dalam menghadapi kekerasan sistematis Israel terhadap Palestina. Pemerintah RI dinilai belum mengambil langkah tegas guna mendorong kemerdekaan Palestina.
“Di tengah genosida dan krisis kemanusiaan yang kian memuncak atas bangsa Palestina, seperti yang dijelaskan di laporan Amnesty ini, respons dunia termasuk Indonesia cenderung terjebak dalam retorika normatif tanpa aksi nyata yang konkret,” kata Ketua Dewan Pengurus Amnesty International Indonesia, Marzuki Darusman pada Rabu (10/6/2026).
Marzuki menyayangkan mesranya hubungan pemerintah RI dengan pihak Amerika Serikat yang mendukung penyerangan terhadap Palestina. Marzuki mengkritik keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (BoP) justru tak membuahkan hasil positif bagi Palestina.
“Inisiatif bentukan Trump, yaitu Dewan Perdamaian (BoP), dimana Indonesia dan Israel turut bergabung tapi tanpa representasi yang setara dan bermakna dari Palestina, hingga kini belum menunjukkan solusi,” kata Ketua Dewan Pengurus Amnesty International Indonesia, Marzuki Darusman.