BADAN Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pendanaan alternatif untuk pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Pembiayaan ini direncanakan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga hibah luar negeri.
“Kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya, berinvestasi masak sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau? Kan enggak mahal juga,” ujar Kepala BGN Nanik S Deyang di Istana Negara, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 8 Juni 2026.
Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni
Nanik menjelaskan, pelibatan pihak swasta dan BUMN ini merupakan strategi taktis BGN, untuk menekan ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema ini diprioritaskan bagi wilayah-wilayah pelosok yang belum terjamah oleh investor sektor pangan.
Langkah ini selaras dengan komitmen BGN yang tengah gencar melakukan efisiensi anggaran makro. Nanik menjamin pengetatan ruang fiskal ini tidak akan mengorbankan atau mengurangi target pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.
Salah satu kebijakan efisiensi yang langsung diberlakukan adalah moratorium pembukaan titik dapur baru. Saat ini, BGN mencatat ada 27.877 titik dapur operasional berdasarkan data virtual account.
Ribuan dapur tersebut akan ditata ulang karena sebarannya dinilai masih menumpuk di Pulau Jawa. Pendaftaran dapur baru pun disetop sementara guna memetakan kapasitas layanan yang riil di lapangan.
“Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” lanjut Nanik.
Strategi efisiensi selanjutnya menyasar pada penataan ulang (refocusing) data penerima manfaat agar program ini lebih tepat sasaran. Evaluasi besar-besaran akan dilakukan terhadap data 63 juta orang yang saat ini tercatat sebagai penerima manfaat.
Sekolah-sekolah berkategori mampu atau kaya dipastikan tidak lagi menjadi prioritas intervensi gizi. “Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” tegas Nanik.
Baca Juga:Draft Tak Resmi Rancangan Kesepakatan Iran-Amerika Serikat Bocor, Teheran Disebut Dapat Kendali Selat HormuzMenkeu Amerika Serikat Umumkan Rampas Aset Kripto Iran Senilai Rp17,8 Triliun
Terkait implementasi tahun anggaran 2026, BGN memastikan orientasi kerja lembaga bukan lagi mengejar kuantitas jangkauan, melainkan mutu pelayanan. Pengawasan ketat akan diterapkan pada dapur-dapur mitra, untuk memastikan seluruh hidangan yang disajikan memenuhi petunjuk teknis (juknis) kesehatan yang baku.