PEMERINTAH mulai menerapkan tata kelola baru ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) mulai 1 Juni 2026. Meski demikian, para pelaku usaha tidak langsung diwajibkan mengikuti skema baru secara penuh karena pemerintah menyiapkan masa transisi selama tujuh bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, periode mulai 1 Juni hingga akhir 2026 akan digunakan sebagai masa adaptasi bagi eksportir sebelum implementasi penuh diberlakukan pada 1 Januari 2027.
“Implementasi akan dimulai besok, 1 Juni 2026, yang merupakan periode transisi. Kegiatan ekspor tetap berjalan seperti biasa melalui perusahaan yang bersangkutan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Persiapan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026) .
Baca Juga:Menkeu Amerika Serikat Umumkan Rampas Aset Kripto Iran Senilai Rp17,8 TriliunPulau Katang di Kepri Viral Dijual Rp65 Miliar, Pemerintah Buka Suara
Dalam konferensi pers tersebut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, COO Danantara Dony Oskaria, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
Airlangga menjelaskan, selama masa transisi para eksportir tetap dapat menjalankan kegiatan ekspor sesuai mekanisme yang berlaku saat ini. Namun, seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor yang ditunjuk pemerintah.
Pelaporan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah akan memanfaatkan masa transisi untuk menguji sistem sekaligus melakukan evaluasi secara berkala.
“Evaluasi akan dilakukan setiap tiga bulan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar implementasi tahap berikutnya,” katanya.
Menurut Airlangga, pemerintah sengaja memberikan waktu yang cukup agar para eksportir, pelaku usaha, dan pihak terkait dapat melakukan penyesuaian tanpa mengganggu kegiatan bisnis yang sedang berjalan.
Ia menegaskan, seluruh kontrak ekspor yang sudah berjalan tetap dihormati. Pemerintah juga berupaya menjaga kepercayaan mitra dagang Indonesia di berbagai negara.
“Kebijakan ini diharapkan tetap memberikan kepastian berusaha. Realisasi ekspor dan kontrak yang telah berjalan tetap dihormati,” ujarnya.
Baca Juga:Marketplace Asing Bakal Wajib Punya Kantor Perwakilan di RI, Ini Kata MendagKemendiktisaintek Selidiki Dugaan Pemalsuan Riset 3 WNI di Konferensi Denmark
Pada tahap awal, kebijakan ekspor satu pintu akan diterapkan terhadap tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, serta feronikel dan ferroalloy.
Ketiga komoditas tersebut dipilih karena menjadi penyumbang utama ekspor Indonesia. Pada 2025, nilai ekspor ketiganya mencapai sekitar 66,13 miliar dolar AS atau sekitar 30 persen dari total ekspor nasional.