MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran atau nonton bareng (nobar) film Pesta Babi. Namun, dia juga meminta seniman film dokumenter tersebut juga terbuka terhadap isi tayangan.
“Pemerintah memang tidak pernah memberikan arahan kepada aparat ke daerah untuk mengambil satu tindakan pembubaran ataupun pelarangan terhadap mahasiswa ataupun masyarakat yang nonton bareng film Pesta Babi itu dan kemudian mendiskusikan apa yang ditayangkan di dalam film itu,” kata Yusril kepada wartawan di Unesa, Selasa (19/5/2026).
Yusril menegaskan, bahwa pemerintah menghormati kebebasan berkreasi bagi para seniman yang menyampaikan pendapat dan pikiran. Seperti yang dituangkan dalam film Pesta Babi dengan latar belakang kasus di Papua.
Baca Juga:Fatah Pilih Komite Baru, Nama Marwan Barghouti hingga Yasser Abbas MencuatSMAN 1 Pontianak Tolak Tanding Ulang LCC 4 Pilar MPR di Kalbar
Dia lalu menyinggung pembangunan Papua di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia tak menampik konflik yang terjadi di Papua.
“Kita tahu bahwa sejak tahun 2022 pada masa Pak Presiden Jokowi sudah dimulai pembangunan atau penciptaaan sawah di Papua dalam program ketahanan pangan dan ketahanan energi. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap hal itu, tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadinya ekses di lapangan misalnya terjadi konflik kepentingan dengan tanah wilayah masyarakat di Papua,” jelasnya.
Menurutnya, setiap orang yang diberikan kebebasan berkreasi harus menjelaskan apa yang dia ekspresikan. Ia pun meminta seniman dari film dokumenter tersebut juga terbuka terhadap isu yang diangkat agar tidak menimbulkan mispersepsi.
“Saya mengatakan pemerintah kan sering dituntut untuk terbuka, pemerintah tidak boleh menutup diri hanya dengan alasan otoritas. Juga para seniman para pencipta juga tidak boleh berdiam diri, tidak menjelaskan hanya berlindung dibalik kebebasan berkreasi,” ujarnya.
Yusril juga menyebut bahwa pemerintah tidak pernah menjajah Papua. Hal ini diungkapkan untuk merujuk pada narasi kolonialisme. Karena baginya, istilah kolonialisme menimbulkan banyak tafsir.
“Saya sudah menjelaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Republik Indonesia dan kita tidak pernah menjajah Papua. Papua itu bergabung ke Republik Indonesia berdasarkan referendum yang dilaksanakan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Dan referendum dilakukan oleh PBB itu sah dan kita tidak pernah menjajah Papua,”