“Jadi ketika saya punya perusahaan, saya pingin menerima tenaga kerja itu tentunya langsung dicantumkan bahwa ini spesifikasinya lulusan apa, bisa apa, dan sebagainya. Jadi kita sebagai pencari kerja bisa melihat syaratnya sesuai kemampuannya, jadi mereka memilah sendiri”.
Dengan begitu diharapkan kepada pemerintah juga agar bisa bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk tingkatan pendidikan jenjang SD dan SMP, karena faktor yang juga mempengaruhi peningkatan jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah pendidikan.
Dimana jaman sekarang banyak perusahaan yang hanya menerima tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA sederajat, walaupun menurut Adi selaku Kepala Disperinnaker semua yang diharapkan masyarakat bisa dibicarakan serta disalurkan agar bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya
Baca Juga:Song Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar SuratPernah Ditolak Amerika Serikat, Kini Presiden Prabowo Subianto Menuju Washington
“Misalnya recruitment di kantor saya, saya bisa mengatur tetapi ketika ibaratnya anda punya perusahaan sendiri, saya juga cuma bisa menghimbau. Jadi segala sesuatu bisa dibicarakan untuk mendapatkan sesuatu yang memang proposional sesuai dengan kapasitasnya” ujar Kepala Disperinnaker kepada delik.
Dengan seluruh upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga diatas, diharapkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki target dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang ada di Kota Salatiga terutama pada tahun 2024 ini dan tahun berikutnya secara stabil penurunannya misalnya dengan melakukan hal kecil yang sudah dilakukan oleh Adi untuk memantau jumlah tingkat pengangguran dari survei lapangan langsung yang bisa dimulai dari kelurahan
“Kalau kita masang target, jujur saya sendiri untuk memprediksi trend yang akan seperti apa, saya tidak berani karena banyak parameter yang sangat mempengaruhi, ini nanti sekiranya 2024 tiba-tiba tingkat pengangguran terbuka itu sangat turun. Sebenarnya upaya yang saya lakukan itu sama aja bahkan pelatihan yang kita laksanakan dari tahun 2023 kemarin ini lebih sedikit, karena di tahun ini 2024 memang saya minta data ril dari kelurahan per kelurahan, tanpa mengecilkan kerja dari instansi atau lembaga lain karena saya banyak berkoordinasi dengan orang-orang wilayah. Walaupun saya tidak ada kewenangan untuk mengisi data-data yang dikeluarkan oleh BBS paling tidak saya untuk informasi atau data saya bisa tau. Saya minta data kelurahan sebenarnya saya ingin mencari pembanding di lapangan tanpa saya mengecilkan kerja dari lembaga lain karena yang berhak menentukan angka-angka itu adalah BPS. Kalau prediksi saya tidak sampai 4,57%, saya hanya bisa mengajukan data berdasarkan laporan dari kelurahan-kelurahan” ucap Adi selaku Kepala Disperinnaker.