TETIBA pintu rumah diketuk.
Yang datang tidak sendirian. Ada yang necis, ada yang gagah. Ngaku utusan pejabat tinggi. Di sebelahnya, berdiri pengurus partai koalisi pendukung pemerintah.
Lengkap sudah komposisinya: kekuasaan formal dan kekuatan politik.
Tapi begitu ditanya surat tugas, tidak ada. Begitu ditanya dasar hukumnya, tidak jelas.
Amanat mereka cuma satu, disampaikan dengan nada dingin: Tolong hapus posting-an Anda. Demi keamanan negara.
Baca Juga:Google Buka Akses Publik Global ke SynthID Detector untuk Verifikasi Konten AIMoskow Bantah Keras Isu Wabah Pes Tewaskan Teknisi Lab Siberia, Amerika Serikat Ikut Pantau
Anda tentu bisa membayangkan perasaan orang yang didatangi itu. Kaget? Pasti. Takut? Sangat mungkin.
Apalagi kalau yang disuruh hapus itu cuma sebuah analisis di media sosial. Sebuah tulisan pemikiran. Bukan ajakan makar, bukan pula instruksi membuat bom.
Di zaman serba digital seperti sekarang, jemari kita memang sangat lincah. Pikiran kita bisa melompat ke mana-mana dalam hitungan detik. Ruang publik kita riuh. Tapi di balik keriuhan itu, ternyata bayang-bayang lama belum sepenuhnya pergi.
Masih ada cara-cara lama yang dipakai di zaman baru. Cara “belakang panggung”—kali ini malah merangkul pengurus partai koalisi untuk mempertegas tekanan.
Saya membayangkan: betapa indahnya kalau ada ketidaksetujuan, diselesaikan secara terang-benderang.
Negara kita ini kan negara hukum. Salurannya sudah sangat lengkap. Ada hak jawab. Ada teguran resmi. Ada pengadilan yang terbuka untuk umum. Kalau tulisan seseorang dianggap melanggar aturan, ya bantah pakai data. Atau tuntut secara sah.
Mengapa harus lewat “tamu tanpa surat tugas” yang didampingi politisi?
Cara tertutup seperti itu berbahaya sekali. Bukan hanya bagi si pembuat tulisan, tapi bagi kita semua.
Efeknya langsung terasa: chilling effect. Bahasa kerennya begitu. Maksudnya: rasa takut yang mendinginkan keberanian.
Baca Juga:Terungkap Gibran Hanya Serahkan Data Kehadiran dan Transkrip Nilai, Bukan IjazahSiapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM
Akhirnya apa? Akademisi memilih diam. Pengamat memilih aman. Warga biasa memilih tutup mulut. Lebih baik tidak bersuara daripada besok pagi pintu rumahnya diketuk “kolaborasi” utusan pejabat dan pengurus partai.
Belum lagi bahaya sampingannya: pencatutan dan kesewenang-wenangan.
Siapa yang bisa menjamin orang yang mengaku utusan pejabat itu benar-benar utusan? Di negeri ini, jangankan mengaku utusan pejabat, mengaku nabi saja ada. Tanpa surat resmi, siapa saja bisa mencatut nama lembaga negara atau memakai rompi partai untuk menakut-nakuti orang lain demi kepentingan pribadi maupun kelompok.