PERUBAHAN sikap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak lagi gencar menyuarakan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka memimpin dua periode menuai sorotan. Perubahan narasi Jokowi yang kini menyebut gelaran Pemilu masih jauh dinilai sebagai kalkulasi politik demi menyelamatkan masa depan karier sang putra sulung.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menduga ada dua kemungkinan utama di balik perubahan sikap politik Jokowi tersebut.
Langkah pertama disinyalir sebagai respon defensif pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran yang berimbas pada citra publik sang Wakil Presiden.
Baca Juga:Google Buka Akses Publik Global ke SynthID Detector untuk Verifikasi Konten AIMoskow Bantah Keras Isu Wabah Pes Tewaskan Teknisi Lab Siberia, Amerika Serikat Ikut Pantau
“Pascaputusan MK, reputasi dan kredibilitas Gibran sudah pada titik nadir, padahal itu adalah modal politik untuk berkontestasi pada pilpres mendatang,” ujar Jamiluddin saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Jamiluddin menilai Jokowi saat ini memilih bersikap lebih realistis. Menjaga posisi Gibran agar terhindar dari dinamika pemakzulan (impeachment) menjadi skala prioritas tertinggi dibanding memaksakan wacana dua periode sejak dini.
“Bisa saja Jokowi berpikir posisi politik Gibran sudah di ujung tanduk. Bagi Jokowi, jangankan dua periode, Gibran tidak dimakzulkan saja sudah bagus,” tegasnya.
Untuk membendung risiko tersebut, Jokowi diprediksi bakal memanfaatkan sisa pengaruh politiknya guna menjalin komunikasi intensif dengan para pimpinan partai politik, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
“Jokowi tampaknya akan menggunakan sisa-sisa pengaruhnya untuk melobi para ketua umum partai untuk tidak memakzulkan Gibran. Termasuk tentunya Presiden Prabowo Subianto. Jadi, Jokowi di sini menganut falsafah mundur selangkah untuk maju beberapa langkah,” ungkap Jamiluddin.
Adapun kemungkinan kedua, Jamiluddin memandang Jokowi sengaja menyisakan ruang manuver yang fleksibel untuk menatap Pilpres 2029 tanpa terburu-buru mengunci komitmen.
Dengan tidak mematok skema Prabowo-Gibran dua periode dari sekarang, Jokowi memiliki kebebasan untuk mengkalkulasi ulang elektabilitas figur jelang kontestasi mendatang.
Baca Juga:Terungkap Gibran Hanya Serahkan Data Kehadiran dan Transkrip Nilai, Bukan IjazahSiapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM
“Perubahan sikap itu tampaknya disengaja. Sebab dengan perubahan sikap itu Jokowi bisa lebih bebas menentukan Gibran menjadi capres atau tetap menjadi cawapres,” jelasnya.
Jamiluddin menyimpulkan bahwa arah dukungan politik Jokowi ke depan akan bergantung pada kalkulasi elektoral Prabowo jelang 2029.