ADA tamu datang. Mengaku dari BIN. Katanya membawa arahan dari Presiden.
Pesannya pendek: unggahan Anda dianggap berisiko bagi negara.
Lalu apa yang dilakukan tuan rumah? Menyerahkan Ponsel-nya. Plus password-nya. Sukarela, katanya. Penuh kepercayaan.
Itulah kisah Heru Subagia, pengamat politik dan penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti. Setidaknya begitu menurut keterangannya sendiri kepada Fajar.co.id.
Baca Juga:Moskow Bantah Keras Isu Wabah Pes Tewaskan Teknisi Lab Siberia, Amerika Serikat Ikut PantauTerungkap Gibran Hanya Serahkan Data Kehadiran dan Transkrip Nilai, Bukan Ijazah
Kejadiannya 8 September. Pukul 19.00 sampai 22.00. Ada tim IT dari pihaknya, ada teknisi yang disebut dari BIN. Sekitar 13 konten di Facebook, TikTok, dan platform lain lenyap.
Rilisnya baru keluar sebulan kemudian. Katanya, baru berani setelah situasi kondusif.
Saya berhenti di kata “berani”.
Sebulan itu lama sekali untuk seorang pengamat politik. Profesi ini biasanya hidup dari komentar cepat. Reshuffle belum selesai, analisisnya sudah terbit. Tapi untuk bicara tentang Ponsel-nya sendiri, Heru butuh 30 hari.
Keberanian rupanya punya masa tunggu. Seperti paspor. Seperti antrean SIM.
Kalau semuanya sukarela, kooperatif, dan penuh kepercayaan, mengapa perlu menunggu situasi kondusif? Orang yang betul-betul tenang tidak menunggu cuaca. Yang menunggu cuaca adalah orang yang belum yakin payungnya cukup.
Atau jangan-jangan, “kondusif” di sini bukan soal keadaan negara. Melainkan keadaan dirinya.
Saya tidak menuduh siapa-siapa. Saya hanya menghitung.
Hitungan pertama: 13 unggahan. Pemiliknya bisa menghapus sendiri dalam lima menit, sambil minum kopi. Mengapa Ponsel-nya yang pindah tangan, lengkap dengan kunci masuknya?
Hitungan kedua: tiga jam. Menghapus 13 unggahan tidak sampai tiga jam. Lalu apa yang dikerjakan sepanjang malam itu? Saya tidak tahu. Mungkin hanya lambat. Mungkin tidak.
Baca Juga:Siapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMMKantor dan Rumah Jabatan Bupati Gowa Digeledah Kortas Tipidkor Polri Terkait Dugaan Korupsi Perizinan PBG
Hitungan ketiga: penurunan konten biasanya punya jalur. Ada Komdigi, ada mekanisme laporan platform. Jalur itu tertib dan tercatat. Yang dikisahkan Heru adalah jalur sunyi: datang, minta, hapus, pulang.
Dan ada dua kata yang menentukan segalanya: “mengaku dari BIN”.
Kalau benar BIN, ada pertanyaan serius tentang dasar hukum dan caranya. Kalau bukan BIN, pertanyaannya lebih gawat: siapa yang pernah memegang HP dan password seorang pengamat politik?
Sampai tulisan ini dibuat, saya belum menemukan konfirmasi dari BIN. Juga belum ada bukti identitas sang tamu. Yang ada baru satu sumber: Heru sendiri.