DI tengah gempuran modernisasi dan arus globalisasi yang kian masif, eksistensi bahasa ibu di daerah menghadapi ujian berat. Keprihatinan mendalam atas menyusutnya jumlah penutur muda memicu desakan serius agar sejarah, budaya, dan Bahasa Cirebon segera diperkuat di lingkungan satuan pendidikan.
Isu krusial ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Sejarah dan Kebudayaan Cirebon yang dihelat oleh Dewan Pendidikan Kota Cirebon bertempat di Kantor OJK Cirebon, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Selasa (6/10/2026).
Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, memperingatkan bahwa penurunan drastis penggunaan Bahasa Cirebon di kalangan generasi muda tidak boleh ditoleransi lebih lama. Jika dibiarkan, identitas kultural tertua di wilayah Pantura ini terancam punah dan kehilangan penuturnya di masa depan.
Baca Juga:Moskow Bantah Keras Isu Wabah Pes Tewaskan Teknisi Lab Siberia, Amerika Serikat Ikut PantauTerungkap Gibran Hanya Serahkan Data Kehadiran dan Transkrip Nilai, Bukan Ijazah
“Kami melihat Bahasa Cirebon ini semakin menghadapi tantangan. Karena itu, bersama para budayawan kami berdiskusi bagaimana bahasa dan budaya Cirebon ini tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya,” ujar Kadini.
Krisis Guru Muatan Lokal dan Tantangan Birokrasi
Dalam diskusi strategis yang mempertemukan para akademisi dan budayawan tersebut, terungkap sejumlah batu sandungan struktural di sektor pendidikan formal. Selama ini, ruang bagi pelestarian budaya lokal umumnya bertumpu pada mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).
Kendati demikian, implementasinya kerap jalan di tempat akibat krisis tenaga pendidik spesifik. Sebagian besar sekolah masih kekurangan guru yang memiliki latar belakang pendidikan maupun sertifikasi linier khusus pengampu Bahasa Cirebon. Akibatnya, transfer pengetahuan bahasa kerap diserahkan tanpa standar pedagogis yang memadai.
“Memang tantangannya salah satunya adalah guru Bahasa Cirebon. Guru yang benar-benar khusus untuk Bahasa Cirebon masih terbatas. Ini yang nanti menjadi salah satu hal yang akan kami sampaikan kepada Pak Wali, bagaimana solusi untuk kebutuhan gurunya,” ungkap Kadini.
Transformasi Kebijakan Menuju Gerakan Kolektif
Sebagai langkah taktis, Dewan Pendidikan mendorong agar program pembiasaan lokal—seperti kebijakan Kamis Nyerbon yang sebelumnya pernah digulirkan—tidak sekadar berhenti sebagai seremoni administratif semata. Kebijakan tersebut harus ditransformasikan ke dalam kurikulum pembelajaran yang terstruktur dan masif dari tingkat sekolah dasar hingga menengah.