ADA yang sedang resah soal kursi. Katanya terlalu banyak. Dihitung-hitung, ada 161 orang di lingkar Presiden. Maka muncullah “ultimatum”. Presiden diminta berhenti.
Ultimatum itu kata yang gagah. Biasanya ada tenggat dan ada ancaman. Di sini tidak ada dua-duanya. Yang ada hanya ajakan merenung dan protes. Kalau begitu, namanya bukan ultimatum. Lebih tepat disebut imbauan dengan nada tinggi.
Angka 161 itu sendiri tidak ngawur. Oktober 2024 ada 136 orang dilantik. Tambah 26 anggota Wantimpres yang baru dilantik 2 Oktober lalu, jadi sekitar 162. Itu benar.
Baca Juga:Terungkap Gibran Hanya Serahkan Data Kehadiran dan Transkrip Nilai, Bukan IjazahSiapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM
Yang bikin penasaran justru pembandingnya. Katanya era Jokowi hanya 70 orang, era SBY 64. Dari mana angkanya? Tidak disebut. Siapa saja yang dihitung? Tidak dijelaskan. Kalau wakil menteri dan utusan khusus dihitung untuk yang sekarang, mestinya dihitung juga untuk yang dulu. Kalau tidak, itu bukan perbandingan. Itu cerita.
Dari cerita itu lahirlah vonis: pemerintah “sama sekali tidak efisien”. Cepat sekali. Efisien itu soal hasil per rupiah, bukan jumlah kursi. Warung kecil dengan sepuluh pegawai bisa lebih boros daripada pabrik dengan seribu.
Soal Wantimpres pun begitu. Dewan Pertimbangan Presiden itu punya dasar di UUD 1945, bukan lembaga yang tiba-tiba diada-adakan. Jumlahnya memang jauh dari sembilan orang di era Jokowi, dan itu boleh diperdebatkan. Tapi memperdebatkan desain lembaga lain urusan dengan menuduh pemborosan.
Lalu muncul angka Rp240 triliun. Terdengar seram. Padahal itu defisit berjalan, 0,93 persen PDB per Maret 2026, dan menurut Kementerian Keuangan sesuai desain. Defisit setahun dirancang Rp689,1 triliun, sekitar 2,68 persen PDB. Proyeksi terbaru 2,85 persen, masih di bawah batas 3 persen.
Tapi jangan buru-buru tepuk tangan. Bisnis.com mencatat defisit kuartal I itu rekor untuk periode yang sama. Belanja kencang, penerimaan loyo. Jadi kekhawatirannya sah. Hanya saja, yang sah itu seharusnya disampaikan lengkap dengan tanggal, bukan satu angka yang ditempel begitu saja.
Yang paling lucu adalah soal biaya. Berapa gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat tambahan itu? Dibanding belanja negara Rp3.842 triliun, berapa persen? Jawabannya: “bisa dibayangkan”. Wah. Kalau urusan uang negara hanya dibayangkan, jangan-jangan yang membayangkan pun tidak tahu jumlahnya.