Rocky Gerung ikut disebut. Katanya “terkooptasi”. Dia memang dilantik, itu fakta. Terkooptasi atau tidak, itu tafsir. Orangnya sendiri bilang pandangannya tetap sama. Syahganda Nainggolan, aktivis lain, juga masuk Bakom. Apakah suara kritis mereka tumpul atau tetap tajam sampai ke Istana? Biarkan waktu yang menjawab, bukan vonis hari ini.
Lalu ada tuduhan paling berat: program makan bergizi gratis dan koperasi desa “sudah terlimpahi banyak kasus korupsi”. Kasus yang mana? Ditangani siapa? Senyap. Padahal korupsi itu urusan KPK, Kejaksaan, dan Polri. Menyebutnya tanpa nama kasus itu ibarat berteriak ada kebakaran tanpa bilang di rumah siapa.
Meski begitu, pemerintah juga jangan cepat jemawa. Struktur memang jauh lebih gemuk: menko tujuh dibanding empat, wamen 56 dibanding 18. Biayanya belum dibuka ke publik. Dalih “kecil dibanding APBN” tidak bisa diuji kalau angkanya tidak ada. Pertanyaan yang diajukan, sekalipun dibungkus gaya orang marah, tetap pantas dijawab dengan angka.
Baca Juga:Terungkap Gibran Hanya Serahkan Data Kehadiran dan Transkrip Nilai, Bukan IjazahSiapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM
Jadi siapa yang menang? Belum ada. Yang pasti kalah: kritik yang lupa membawa kalkulator.
Penulis: Bondhan W
