PENYELENGGARAAN Pekan Publisitas Persatuan dan Kemajuan Etnis oleh Partai Komunis China (PKC) pada 21 hingga 27 September 2026 menuai kecaman keras dari berbagai kalangan aktivis HAM internasional.
Di tengah narasi keharmonisan 56 kelompok etnis yang dipamerkan pemerintah Tiongkok, kelompok minoritas seperti Uyghur, Tibet, dan Mongolia Selatan justru melihat agenda ini sebagai perayaan atas pengesahan undang-undang yang dirancang untuk menghapus identitas budaya mereka.
Dalam analisisnya, Rahima Mahmut dari Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) menyoroti Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis China yang mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. Regulasi ini dinilai menjadi landasan hukum totaliter bagi pembentukan satu identitas tunggal yang disetujui negara di bawah kendali mutlak partai.
Tekanan Sistematis di Xinjiang dan Tibet
Baca Juga:Terungkap Gibran Hanya Serahkan Data Kehadiran dan Transkrip Nilai, Bukan IjazahSiapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM
Dampak dari kebijakan asimilasi paksa ini dirasakan dalam bentuk pelanggaran HAM yang masif dan sistematis:
Tragedi Kemanusiaan di Tibet: Ketegangan memuncak setelah aksi bakar diri yang dilakukan oleh seorang aktivis Tibet, Lobga Rangzen, di luar Markas PBB di New York, menyusul percepatan kampanye asimilasi budaya dan pelarangan bahasa serta agama lokal di Tibet.
Represi terhadap Komunitas Uyghur: Berdasarkan temuan Uyghur Tribunal, berbagai tindakan penindasan di Xinjiang—mulai dari pengandangan massal di kamp tahanan, kerja paksa, sterilisasi dan aborsi paksa, hingga program “Become Family” (pengiriman pejabat untuk menginvasi ruang privat keluarga)—telah memenuhi unsur genosida.
Pemisahan Keluarga: Anak-anak Uyghur dilaporkan dipisahkan dari orang tua mereka dan dimasukkan ke panti asuhan negara untuk menjalani indoktrinasi ideologi, sementara para tokoh cendekiawan dan pemuka agama dipenjara.
Pengawasan Teknologi Tinggi dan Propaganda Pariwisata
Pemerintah Tiongkok dituding memperkuat pengikisan identitas ini melalui infrastruktur pengawasan digital totaliter, termasuk pelacakan biometrik, basis data kepolisian, dan pengumpulan DNA massal untuk memantau kehidupan sehari-hari warga minoritas.
Di sisi lain, Beijing secara aktif menggunakan sektor pariwisata di wilayah Xinjiang sebagai instrumen propaganda. Melalui pameran budaya, tarian, dan keindahan alam, pemerintah berupaya menampilkan citra normalitas dan kesejahteraan guna menutupi suara para korban dan keluarga yang terisolasi.