SEJUMLAH tokoh penting dan pemimpin perusahaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) global melayangkan peringatan keras di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mereka mendesak agar pemerintah lintas negara segera menyatukan langkah untuk mengendalikan laju teknologi canggih yang dinilai membawa ancaman eksistensial bagi perdamaian dan keamanan dunia.
Peringatan tersebut mengemuka dalam sesi khusus Dewan Keamanan PBB yang diinisiasi oleh Prancis di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Rabu (23/9/2026).
Baca Juga:Siapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMMKantor dan Rumah Jabatan Bupati Gowa Digeledah Kortas Tipidkor Polri Terkait Dugaan Korupsi Perizinan PBG
CEO Anthropic, Dario Amodei, secara terbuka menyatakan bahwa teknologi AI berpotensi membahayakan seluruh peradaban manusia apabila pengawasannya terlepas dari kendali.
“AI bisa menjadi risiko bagi umat manusia secara keseluruhan,” ujar Amodei, Jumat (25/9/2026).
Amodei menekankan bahwa kecepatan evolusi AI tidak mungkin bisa dihadapi oleh satu negara, perusahaan, atau pemimpin secara mandiri. Ia meminta para pemimpin dunia untuk menepis sekat-sekat perbedaan demi merespons peluang sekaligus risiko masif yang ditimbulkannya.
“Tak ada pemimpin, perusahaan, maupun negara yang bisa mengelola ini sendirian,” tegasnya.
Senada dengan Amodei, figur yang dijuluki sebagai salah satu Godfather of AI, Yoshua Bengio, menegaskan bahwa ancaman dari teknologi otonom bukanlah isapan jempol, melainkan risiko nyata yang sudah di ambang mata. “Bahaya itu nyata dan mendesak,” ucap Bengio di hadapan DK PBB.
Perbedaan Pendekatan Regulasi Negara Adidaya
Pertemuan tingkat tinggi ini juga menyoroti perbedaan pandangan tajam di antara negara-negara besar dalam merumuskan tata kelola AI.
Amerika Serikat melalui Penasihat Sains dan Gedung Putih, Michael Kratsios, mengambil sikap berhati-hati terhadap pembentukan aturan global yang kaku. Menurut Kratsios, pemerintah tidak dapat secara efektif meregulasi teknologi yang lanskapnya masih dinamis dan belum sepenuhnya dipahami, seraya mendorong skema berbagi praktik terbaik domestik ketimbang kerangka global baru.
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
Sebaliknya, China mendorong pembentukan kerangka kerja sama internasional yang lebih mengikat. Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan bahwa dunia memerlukan instrumen regulasi lintas batas, protokol tanggap darurat, serta kolaborasi multilateral yang kuat.
Sementara itu, CEO OpenAI, Sam Altman, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan publik dalam merumuskan arah masa depan AI agar tidak dimonopoli oleh kepentingan laboratorium teknologi semata.