PRESIDEN Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada Senin (14/9/2026).
Pergantian posisi Menkeu itu berlangsung cukup mendadak. Suahasil mengaku baru mendapat telepon dari Istana pada Senin (14/9) pagi dan diminta bersiap untuk dilantik sebagai Menkeu pada sore harinya.
“[Saya] ditelepon oleh Istana, dan tadi saya menghadap Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” kata Menkeu Suahasil, Senin (14/9/2026).
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
Pada saat yang hampir bersamaan, Purbaya masih menjalankan tugasnya sebagai Menkeu dengan menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan.
Bahkan, ketika tengah memaparkan materi dalam rapat tersebut, agenda sempat diskors setelah pimpinan rapat menyampaikan bahwa ada telepon yang perlu diterima Purbaya. Beberapa jam kemudian, Purbaya resmi diberhentikan.
Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan bekerja bersama Purbaya selama Purbaya menjadi Menkeu, bersama Wamenkeu Juda Agung.
Sebelum Purbaya menduduki kursi bendahara negara, Suahasil juga merupakan Wamenkeu ketika Sri Mulyani Indrawati masih menjabat sebagai Menkeu.
Dengan kata lain, Suahasil telah berada di lingkaran pengelolaan kebijakan fiskal dalam dua periode kepemimpinan Menkeu sebelum akhirnya mengambil alih posisi tersebut.
Beda Pernyataan Suahasil dan Purbaya usai Dilantik Jadi Menkeu
Baik Purbaya maupun Suahasil sama-sama menyampaikan pernyataan pertama setelah dilantik menjadi Menkeu oleh Presiden.
Purbaya, yang dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani, sejak awal menonjolkan agenda percepatan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga:Prabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat PenekanApa Maksud Fadia Arafiq Bupati Pekalongan Nonaktif Ini Paparkan Harta Kekayaan di Persidangan?
Ia menegaskan tidak akan mengambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh yang berpotensi menimbulkan gejolak pasar, tetapi ingin mengoptimalkan kebijakan yang sudah berjalan agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
Purbaya juga menekankan pentingnya membuat sistem finansial lebih likuid sehingga pembiayaan pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah dapat dipercepat.
Namun, pada awal menjabat, Purbaya sudah menuai kontroversi ketika dimintai keterangan tentang tuntutan “17+8” dalam demo Agustus 2025.
“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).