MASA jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan (menkeu) berakhir hanya sekitar satu tahun setelah Presiden Prabowo Subianto mengangkat Suahasil Nazara sebagai bendahara negara pada Senin (14/9).
Purbaya dilantik sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Tepat sepekan sebelum diganti, Purbaya sempat mengaku tidak terasa sudah genap setahun menjalankan tugas sebagai bendahara negara.
“Enggak terasa (sudah setahun jadi menteri). Pusing terus-terusan hampir setiap hari. Enggak kerasa setahun karena mikir terus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
Selama menjabat, Purbaya membawa pendekatan fiskal yang lebih agresif dengan menempatkan APBN sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejumlah kebijakannya menyentuh likuiditas perbankan, perpajakan, cukai, perumahan hingga reformasi birokrasi.
Purbaya mengatakan berbagai kebijakan yang dijalankan selama setahun pertama menjadi proses untuk melihat pendekatan mana yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan pemerintah kini telah mengetahui sejumlah faktor yang dapat menghambat target pertumbuhan.
“Kita sudah mengerti sekarang. Kemarin setahun semacam eksperimen mana yang bisa dan mana yang enggak, mana yang ganggu, mana yang enggak. Sekarang sudah kita beresin semua,” ujar Purbaya.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2026 mendekati 6 persen agar target pertumbuhan 6 persen pada 2027 dapat dicapai, bahkan berharap bisa lebih tinggi.
“Ke depan bisa tumbuh lebih cepat lagi. Apalagi program Pak Presiden Prabowo amat real (nyata) dan pokoknya akan signifikan ke perekonomian,” ujarnya.
Alihkan Rp200 triliun uang negara ke bank BUMN
Salah satu kebijakan yang paling identik dengan Purbaya adalah pemindahan Rp200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya berada di Bank Indonesia (BI) ke lima bank BUMN.
Baca Juga:Prabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat PenekanApa Maksud Fadia Arafiq Bupati Pekalongan Nonaktif Ini Paparkan Harta Kekayaan di Persidangan?
Melalui KMK Nomor 276 Tahun 2025 yang berlaku sejak 12 September 2025, dana tersebut ditempatkan masing-masing Rp55 triliun di BRI, BNI, dan Bank Mandiri, Rp25 triliun di BTN, serta Rp10 triliun di Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dana tersebut berbentuk deposito on call dan ditempatkan selama enam bulan serta dapat diperpanjang. Bank dilarang menggunakan dana itu untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Dana juga diarahkan ke sektor riil melalui penyaluran kredit dan harus dilaporkan setiap bulan kepada Kementerian Keuangan.