MENTERI Keuangan Israel Bezalel Smotrich baru saja mengumumkan rencana pembangunan 1.000 unit rumah baru untuk para pemukim Israel di Tepi Barat, Palestina, yang diduduki.
Rencana itu dinyatakan hanya selang sehari usai negara-negara Eropa merilis sanksi perdagangan terhadap produk dari wilayah permukiman ilegal Israel.
Menukil Anadolu, rencana pembangunan 1.000 unit rumah baru itu diungkap Smotrich pada Rabu (9/9/2026) waktu setempat. Menteri sayap kanan-jauh itu menjelaskan bahwa rumah-rumah akan di bangun di atas tanah seluas 1.665 dunam atau sekitar 411,5 hektare.
Baca Juga:Identitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan PemerintahPrabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat Penekan
Dalam rencana tersebut, tanah seluas 411,5 hektare akan dimasukkan sebagai bagian dari Kida dan Havat, dua kawasan permukiman yang didirikan pada 2003 dan 2001. Dua wilayah ini didirikan di Tepi Barat bagian tengah, di atas tanah sitaan desa-desa Palestina yang sebelumnya dihancurkan.
Ketika didirikan pada awal tahun 2000-an, Kida dan Havat semula tidak diakui sebagai daerah permukiman resmi oleh Pemerintah Israel. Namun, status keduanya telah diresmikan oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada Desember 2025 dan Maret 2026 lalu.
Seturut Middle East Monitor, peresmian itu membuat otoritas Israel memiliki klaim administratif untuk melakukan perencanaan dan pembangunan wilayah. Hal itu termasuk pembangunan proyek infrastruktur, seperti yang diumumkan Smotrich pada Rabu.
Rencana pembangunan 1.000 rumah baru di Kida dan Havat juga disebut menjadi salah satu upaya terbaru pemerintahan Netanyahu untuk mendorong perluasan permukiman di Tepi Barat. Pemerintahan sayap kanan Israel ini sebelumnya telah memulainya dengan memberikan status resmi pada permukiman-permukiman di wilayah perbatasan yang sebelumnya tak diakui.
Sejak Perang Enam Hari pada 1967, wilayah Tepi Barat secara terus menerus ditetapkan sebagai wilayah Palestina yang diduduki oleh militer Israel. Sejak penetapan itu hingga kini, wilayah milik rakyat Palestina itu secara perlahan dijadikan kawasan permukiman Israel, kendati hukum internasional melarang pembangunan kompleks hunian sipil di wilayah pendudukan militer.
12 Negara Barat Batasi Perdagangan dengan Permukiman Ilegal Israel
Rencana pembangunan 1.000 rumah Israel di Tepi Barat itu diumumkan di tengah eskalasi kerenggangan hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara Barat. Eskalasi ini tercipta setelah makin banyak negara Barat yang bersedia memberlakukan intervensi terhadap aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat.