Sementara itu, estimasi dana yang masuk dari cicilan Dana Desa atas pembangunan unit KDKMP yang telah rampung diperkirakan hanya mencapai Rp 8,1 triliun dalam skenario paling optimistis.
Selain ketimpangan sumber penerimaan tersebut, skema pembiayaan KDKMP juga menghadapi kendala potensi ketidaksesuaian antara jadwal penarikan kredit dan mekanisme pembayaran Dana Desa.
Menanggapi hal ini, Kementerian Keuangan menyatakan tidak diperlukan norma baru yang mewajibkan pemerintah menjamin seluruh kewajiban PT Agrinas Pangan Nusantara. Sebagai solusi alternatif, kementerian mengusulkan penyesuaian (addendum) perjanjian kredit antara Himbara dan PT Agrinas Pangan Nusantara, disertai mekanisme pengembalian dana yang belum terpakai.
Kesiapan Fisik dan Desain Gerai
Baca Juga:Kebakaran Rumah di Cirebon, Ayah dan Bayi Laki-laki Usia 6 Bulan Ditemukan TewasKasus Kematian Sutrimo: Fakta, Dugaan Kepala Urusan Rumah Tangga Febrie, dan Perkembangan Penyelidikan
Dari aspek pembangunan fisik, data rapat mencatat dari 81 unit KDKMP di sekitar KNMP, baru sembilan unit yang beroperasi dan enam unit selesai dibangun. Sebanyak 16 unit masih dalam tahap pembangunan, sementara 50 unit lainnya masih sebatas perencanaan. Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan 1.369 titik KNMP sepanjang periode 2025–2026.
Persoalan lain muncul pada efisiensi pembangunan karena desain KNMP saat ini hanya menyediakan bangunan kantor tanpa gerai, padahal Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 mewajibkan adanya gerai sebagai bagian dari operasional KDKMP. Rekomendasinya, pembangunan gerai KDKMP tetap wajib dilaksanakan di setiap desa dan kelurahan sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025.
Penegasan Pemerintah
Seusai rapat, Zulkifli memimpin konferensi pers singkat. Ia dan para peserta rapat tidak menyinggung persoalan-persoalan yang muncul dalam dokumen paparan, tetapi lebih menitikberatkan pada fungsi-fungsi Koperasi Merah Putih.
Ia kembali menegaskan, Koperasi Merah Putih tidak akan berkembang menjadi supermarket seperti yang dipersepsikan masyarakat. Koperasi Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang subsidi, berbagai bantuan pemerintah, dan off-taker produk desa. Penegasan ini sudah beberapa kali ia sampaikan di depan media.