WACANA perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Pasundan, memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar mendukung usulan itu dilanjutkan ke tahap legislasi. Setelah seluruh proses di tingkat daerah rampung, perubahan nama provinsi tinggal menunggu persetujuan Pemerintah Pusat dan DPR.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengatakan, pihaknya mengapresiasi aspirasi para akademisi, budayawan, sejarawan, dan tokoh Sunda, yang kembali mengusulkan perubahan nama Provinsi Jabar. Menurutnya, pembahasan kali ini lebih representatif karena seluruh fraksi hadir dalam audiensi.
“Kami mengapresiasi aspirasi para sepuh, pinisepuh, dan inohong Sunda. Selanjutnya, tentu diperlukan kajian yang lebih komprehensif sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ono di Bandung, Jabar, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, pembahasan tentang perubahan nama provinsi tak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan mendasar yang selama ini menjadi perhatian DPRD Jabar. Salah satu isu utamanya, ungkap dia, ketimpangan fiskal antara Jabar dan provinsi lain di Pulau Jawa.
Ono menilai, Provinsi Jabar masih menghadapi ketidakadilan dalam distribusi fiskal, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Menurut dia, ketimpangan itu terlihat dari perbedaan jumlah kabupaten/kota serta desa yang menjadi dasar dalam penentuan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Menurut kami, isu itu harus selaras menjadi perjuangan DPRD Jawa Barat juga Gubernur Jawa Barat,” imbuhnya.
Selain itu, tambah Ono, perubahan nama juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya masyarakat Sunda yang menjadi mayoritas di wilayah Jabar. Dia menekankan, masyarakat Jabar memiliki keragaman budaya, yang tidak bisa dipandang sebagai satu kesatuan homogen.
“Meski berada dalam lingkup budaya Sunda, terdapat perbedaan karakteristik di setiap wilayah. Multur Sunda di Jawa Barat terbagi-bagi. Ada kultur Sunda Priangan, ada kultur Sunda Kecirebonan, ada kultur Sunda Kemelayuan. Meski tetap Sunda, ada karakteristik budaya yang berbeda-beda. Ini yang harus kita dengar juga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ono menjelaskan, meski DPRD memiliki peran penting dalam proses pembahasan, keputusan akhir terkait perubahan nama provinsi tidak berada di tingkat daerah. Persetujuan akhir tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.