“Kalaupun nanti kita putuskan menyetujui usulan ini, tentunya ini belum selesai. Sama seperti Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), tidak selesai di DPRD tapi selesai di Pemerintah Pusat,” terangnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati mengungkapkan, mayoritas fraksi telah menyatakan persetujuan agar usulan tersebut dibawa ke tahapan legislasi. Fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, dan PPP menyatakan setuju, sedangkan Fraksi Gerindra dan NasDem memilih mengikuti keputusan bersama.
Menurut Rahmat, usulan itu telah disampaikan sebanyak tiga kali sejak beberapa tahun terakhir. Namun, ungkap dia, baru pada audiensi kali ini seluruh fraksi hadir lengkap dan menyampaikan sikap politik secara resmi.
Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni
“Tahapan berikutnya, penyempurnaan naskah akademik sebelum pimpinan DPRD menentukan mekanisme pembahasan, apakah melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau cukup dibahas di Komisi I DPRD Jawa Barat,” jelasnya.
Rahmat menambahkan, perubahan nama provinsi tak bisa diputuskan hanya di tingkat daerah. Menurut dia, keputusan tersebut membutuhkan persetujuan Pemerintah Pusat dan DPR, sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Setda Jabar, Faisal mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah menerima dan mengkaji naskah akademik usulan perubahan nama dari aspek filosofis, sosiologis, ekonomi, hingga yuridis.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih menunggu arahan pimpinan sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. “Seluruh proses tersebut akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk persetujuan DPRD sebelum usulan diteruskan kepada Pemerintah Pusat,” ucapnya.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi memiliki pendapat berbeda. Menurut dia, Pemprov Jabar tak memiliki rencana mengganti nama daerah menjadi Tatar Sunda.
Dia menegaskan, narasi perubahan nama tersebut bukan berasal dari Pemerintah. “Ada yang melempar wacana, membuat cerita-cerita di media sosial akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain,” ucapnya.
Dedi menambahkan, Pemprov Jabar tetap fokus menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Namanya tetap Jawa Barat,” tegasnya.