PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan akan melakukan perampingan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam targetnya, jumlah perusahaan pelat merah yang saat ini mencapai lebih dari 1.000 akan dipangkas secara signifikan hingga tersisa sekitar 250 perusahaan saja.
Langkah ini diambil guna mewujudkan tata kelola BUMN yang lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prabowo menargetkan proses penataan ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun.
“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).
Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni
Presiden mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan pembersihan dan penertiban. Dari total sekitar 1.000 BUMN yang ada, lebih dari 200 perusahaan telah resmi ditutup. Penataan ini akan terus berlanjut hingga mencapai angka ideal 250 perusahaan, yang berarti akan ada lebih dari 750 BUMN yang ditutup atau dilikuidasi.
Prabowo menyoroti banyaknya jumlah BUMN selama ini justru menjadi beban organisasi yang berat bagi negara. Banyaknya entitas perusahaan berimplikasi pada membengkaknya jumlah direksi dan komisaris, padahal banyak di antaranya yang tidak menghasilkan keuntungan.
“750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegasnya di hadapan peserta sarasehan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga sempat berdialog langsung dengan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, untuk mengonfirmasi target akhir jumlah perusahaan negara tersebut.
Selain masalah efisiensi, Presiden juga menanggapi usulan akademisi mengenai alokasi laba BUMN untuk riset dan inovasi. Prabowo menyambut baik usulan tersebut, namun ia menekankan bahwa syarat utamanya adalah perusahaan harus terlebih dahulu sehat secara finansial dan mampu mencetak laba.
Ia memberikan apresiasi kepada Danantara yang dinilai mulai menunjukkan hasil positif dalam pengelolaan investasi negara. “Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba,” pungkasnya.