Mendengar vonis dari pengadilan, tim hukum Yoon menolak tuduhan tersebut dan menyatakan akan mengajukan banding. Mereka berargumen bahwa operasi drone merupakan tindakan militer yang sah sebagai respons terhadap berbagai provokasi Korea Utara sepanjang 2024, termasuk pengiriman balon yang membawa sampah ke wilayah Korea Selatan.
Menurut pihak pembela, operasi tersebut merupakan bagian dari langkah keamanan nasional yang wajar dan tidak memiliki hubungan dengan rencana deklarasi darurat militer.
Namun, pengadilan menolak argumentasi tersebut dan menyimpulkan bahwa operasi drone justru merugikan kepentingan keamanan Korea Selatan karena membuka informasi mengenai kemampuan militer negara itu kepada Korea Utara. Akibatnya, Pyongyang dinilai memperoleh keuntungan strategis berupa peningkatan kesiapsiagaan militernya.
Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni
Kasus ini berawal dari tuduhan Korea Utara pada Oktober 2024 yang menyatakan bahwa drone Korea Selatan telah memasuki wilayah udara Pyongyang dan menjatuhkan selebaran propaganda di ibu kota negara tersebut.
Pada saat itu, pemerintah Seoul memberikan tanggapan yang tidak konsisten. Menteri Pertahanan saat itu, Kim Yong-hyun, sempat membantah tuduhan tersebut, namun kemudian kementerian pertahanan menyatakan tidak dapat mengonfirmasi maupun menyangkal klaim Korea Utara.
Setelah deklarasi darurat militer Yoon memicu krisis politik besar di Korea Selatan, dugaan operasi drone tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan yang akhirnya berujung pada proses peradilan.
Vonis 30 tahun penjara ini merupakan hukuman pidana besar kedua yang diterima Yoon setelah lengser dari jabatannya.
Sebelumnya, pada Februari 2026, ia telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dinyatakan bersalah memimpin tindakan pemberontakan melalui deklarasi darurat militer yang dianggap melanggar konstitusi dan mengancam tatanan demokrasi Korea Selatan.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyampaikan respons keras setelah pengadilan di Seoul menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepada mantan Presiden Yoon Suk Yeol terkait kasus operasi drone rahasia ke Korea Utara.
Dalam pernyataan resminya, kementerian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perdamaian di Semenanjung Korea dan memastikan peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.