PEMERINTAH Jepang membuka kemungkinan mengerahkan anggota Pasukan Bela Diri Jepang atau Self Defense Forces (SDF) ke Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik di Timur Tengah. Namun, Tokyo menetapkan tiga syarat utama yang harus dipenuhi sebelum operasi tersebut dapat dilaksanakan.
Berdasarkan informasi dari sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, Minggu (7/6/2026), Jepang mensyaratkan adanya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta menurunnya ancaman keamanan di kawasan Selat Hormuz.
Jika ketiga syarat itu terpenuhi, SDF dapat menjalankan misi pembersihan ranjau maupun pengawalan kapal dagang yang melintasi jalur strategis tersebut. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional.
Baca Juga:Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 JuniDraft Tak Resmi Rancangan Kesepakatan Iran-Amerika Serikat Bocor, Teheran Disebut Dapat Kendali Selat Hormuz
Penutupan efektif jalur tersebut sejak pecahnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari 2026 telah memicu kekhawatiran banyak negara, termasuk Jepang yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah.
Kondisi tersebut mendorong berbagai negara untuk membahas kemungkinan pembentukan misi pertahanan multinasional guna menjamin kebebasan navigasi di kawasan tersebut.
Tiga syarat pengerahan SDF disampaikan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dalam pertemuan virtual para menteri pertahanan yang dipimpin bersama oleh Inggris dan Prancis pada pertengahan Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Koizumi menegaskan setiap misi internasional di Selat Hormuz harus memenuhi ketentuan yang memungkinkan dukungan luas dari berbagai pihak. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan Amerika Serikat meskipun Washington tidak menjadi bagian dari misi multinasional yang sedang dibahas.
Sebagai negara yang menganut konstitusi antiperang pasca-Perang Dunia II, Jepang memiliki batasan ketat dalam penggunaan kekuatan militer di luar negeri.
Konstitusi Jepang hanya mengizinkan penggunaan kekuatan untuk tujuan pertahanan diri sehingga setiap operasi luar negeri harus memiliki dasar hukum yang jelas. Meski demikian, SDF sebelumnya telah terlibat dalam berbagai misi internasional, termasuk operasi penjaga perdamaian dan pemberantasan pembajakan di sejumlah wilayah dunia.
Sumber pemerintah Jepang menyebutkan persiapan pengerahan pasukan bela diri telah mulai dilakukan apabila gencatan senjata berhasil dicapai.