Beberapa platform global seperti LinkedIn bahkan diblokir karena tidak memenuhi persyaratan tersebut.
Pratama menilai kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa isu kedaulatan digital berkaitan erat dengan kontrol terhadap data dan infrastruktur digital.
Ia menegaskan, langkah Indonesia dalam mewajibkan pendaftaran PSE merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital nasional.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Selain itu, potensi pemblokiran terhadap platform yang tidak patuh dinilai sebagai langkah preventif dalam melindungi masyarakat.
Dalam praktik keamanan siber, ketiadaan entitas penanggung jawab hukum akan menyulitkan proses penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.
Dengan adanya kewajiban registrasi PSE, negara memiliki titik kontak yang jelas untuk melakukan koordinasi, audit, hingga penindakan.
Pratama menilai bagi platform sebesar Wikimedia Foundation, proses pendaftaran PSE seharusnya tidak menjadi kendala berarti.
“Secara teknis, proses ini hanya membutuhkan penyediaan informasi terkait identitas badan hukum dan komitmen terhadap kepatuhan regulasi di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Ia mengatakan pemerintah telah memberikan waktu yang cukup, termasuk perpanjangan sejak tahun lalu, untuk menyelesaikan proses pendaftaran.
Baca Juga:Bagaimana Jika Iran Potong Serat Optik di Selat Hormuz?Komdigi Tunda Akses Anak di Bawah Usia 16 Tahun ke Sejumlah Platform Digital Berisiko Tinggi
“Pemerintah menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” kata Alexander.
Jika tidak juga dipenuhi, pemerintah membuka kemungkinan pemblokiran terhadap layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.
Langkah ini menegaskan arah kebijakan Indonesia yang semakin aktif dalam mengatur ruang digital nasional, sekaligus memperkuat posisi negara dalam menghadapi raksasa teknologi global.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menegakkan kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk terhadap Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia.
Dukungan tersebut disampaikan Dave menyusul belum rampungnya proses pendaftaran Wikimedia sebagai PSE lingkup privat di Indonesia. Ia menegaskan, tata kelola ruang digital harus dijalankan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Dave, regulasi PSE merupakan instrumen penting untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam ekosistem digital nasional. Selain itu, aturan tersebut juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.