“Setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” kata Dave dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Ia menambahkan, kewajiban ini berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi platform global yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dengan demikian, tidak terjadi ketimpangan antara pelaku usaha digital domestik dan internasional.
Meski demikian, Dave mengingatkan agar pemerintah tetap mempertimbangkan aspek akses publik terhadap informasi. Ia menilai Wikipedia memiliki peran strategis sebagai sumber pengetahuan terbuka.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Menurut dia, Wikipedia telah menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, penelitian, hingga informasi sehari-hari.
“Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, khususnya dalam hal literasi dan keterbukaan informasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Dave mendorong agar langkah penegakan regulasi dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Ia meminta Kemkomdigi mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif.
Pendekatan dialog dinilai penting untuk memastikan kepatuhan tanpa menimbulkan kesan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.
Dave juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan tujuan regulasi kepada publik maupun pihak terkait. Hal ini diharapkan dapat membangun pemahaman bersama.
Ia menilai, keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan akan membantu menciptakan solusi yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan akses informasi.
“Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan merupakan tanggung jawab bersama,” kata Dave.
Baca Juga:Bagaimana Jika Iran Potong Serat Optik di Selat Hormuz?Komdigi Tunda Akses Anak di Bawah Usia 16 Tahun ke Sejumlah Platform Digital Berisiko Tinggi
Lebih lanjut, ia menyatakan optimistis tata kelola digital Indonesia dapat berjalan efektif jika pendekatan tegas diimbangi dengan solusi yang inklusif.
“Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya ruang digital Indonesia dapat tetap terbuka, sehat, dan bermanfaat,” ujarnya.