REFLEKSI adalah momen penting untuk menilai perjalanan sistem hukum nasional sepanjang tahun. Tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika bagi sistem hukum Indonesia, ditandai oleh berbagai peristiwa politik dan hukum yang signifikan.
Evaluasi terhadap capaian dan tantangan dalam penegakan hukum menjadi krusial untuk memahami arah pembenahan menuju keadilan yang berkelanjutan.
Sepanjang tahun 2025, berbagai instansi hukum menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengimplementasikan pelayanan berbasis digital secara menyeluruh, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan publik .
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
Selain itu, Kemenkumham memperkuat sistem hukum yang inklusif, memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Namun, tantangan dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia masih menjadi perhatian. Tahun 2025 diwarnai oleh gelombang protes yang meluas, dipicu oleh kekhawatiran terhadap revisi Undang-Undang TNI yang dianggap mengancam supremasi sipil dan prinsip demokrasi.
Demonstrasi yang dikenal dengan sebutan “Indonesia Gelap” terjadi di berbagai kota, termasuk Semarang, menyoroti isu-isu seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan peran militer dalam pemerintahan.
Evaluasi terhadap sistem hukum menjadi agenda penting dalam upaya reformasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menekankan pentingnya Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai alat ukur reformasi hukum, dengan fokus pada identifikasi dan pemetaan regulasi, serta penguatan sistem regulasi di Indonesia.
Selain itu, BPHN juga memprioritaskan tiga regulasi strategis pada tahun 2025, termasuk Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional (RUU PHN).
Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam penegakan hukum yang efektif. Demonstrasi yang terjadi sepanjang tahun 2025 mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum.
Tuntutan untuk transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin kritis dan berani menyuarakan aspirasinya.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Menuju tahun 2026, pembenahan sistem hukum nasional menjadi prioritas. Kemenkumham menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga hukum untuk memperkuat sistem hukum yang inklusif dan adil.
Selain itu, penggunaan teknologi dan digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat. Reformasi hukum yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat yang aktif, dan sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan yang berkelanjutan di Indonesia.