HUBUNGAN diplomatik antara Inggris dan Israel berada di titik nadir setelah London memutuskan untuk membalas tindakan Tel Aviv secara tegas.
Kementerian Luar Negeri Inggris memastikan akan mengambil langkah balasan setimpal menyusul keputusan kontroversial Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, yang menutup paksa Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur.
Kebijakan sepihak Israel tersebut secara langsung berdampak pada 27 diplomat Inggris yang selama ini bertugas melayani penduduk Palestina. Sebagai respons atas tekanan tersebut, London menegaskan sikap kerasnya melalui pernyataan resmi.
Baca Juga:Terungkap Gibran Hanya Serahkan Data Kehadiran dan Transkrip Nilai, Bukan IjazahSiapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM
“Inggris pun akan mengusir seorang diplomat Israel sebagai balasan bagi setiap diplomat Inggris yang terdampak keputusan otoritas luar negeri Israel,” demikian kebijakan resmi yang disampaikan pemerintah Inggris.
Langkah diplomatik ini diumumkan oleh Duta Besar Inggris untuk Israel, Simon Walters, sebagaimana dilaporkan oleh media Israel, Ynet, pada Senin (5/10).
Kronologi Krisis Hubungan Bilateral Inggris dan Israel
Krisis antara kedua negara sekutu ini sebenarnya telah membara sejak September lalu. Hubungan kian meruncing setelah pemerintah Inggris resmi memberlakukan larangan perdagangan dengan seluruh pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Israel, mengingat aktivitas tersebut dinilai ilegal menurut hukum internasional.
Sebagai bentuk tekanan balik atas larangan perdagangan tersebut, Menlu Israel Gideon Sa’ar melancarkan ancaman penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Tak hanya itu, Israel turut memerintahkan para pejabat Inggris untuk segera meninggalkan Pusat Dukungan Internasional Gaza yang berlokasi di Kota Kiryat Gat, Israel.
Hingga kini, perluasan dan pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat tetap menjadi sumber perselisihan utama antara komunitas internasional, otoritas Palestina, dan pemerintah Israel. Di sisi lain, warga Palestina memandang kebijakan pembangunan pemukiman ini sebagai strategi sistematis negara Yahudi untuk memperkuat cengkeraman wilayah secara permanen.