KERAJAAN Bersatu (United Kingdom) di ambang guncangan hebat. Para pemimpin regional dari Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menggelar pertemuan krusial di Cardiff, Wales, Senin (14/9/2026), untuk meneken deklarasi bersama demi menuntut kemerdekaan dari Inggris.
Laporan yang bersumber dari The Telegraph menyebutkan bahwa deklarasi bersejarah ini secara tegas menuntut hak legal bagi ketiga negara bagian untuk menggelar referendum kemerdekaan. Jika mayoritas warga menyatakan dukungan, masing-masing wilayah akan resmi memisahkan diri dari kerangka Britania Raya.
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Skotlandia John Swinney, Perdana Menteri Wales Rhun ap Iorwerth, serta First Minister Irlandia Utara Michelle O’Neill. Berdasarkan draf rencana, Skotlandia dan Wales diproyeksikan untuk bergabung kembali dengan Uni Eropa (UE) sebagai negara berdaulat, sementara Irlandia Utara akan menempuh jalur reunifikasi dengan Republik Irlandia.
Peta Politik Pendukung Kemerdekaan
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
Langkah radikal ini menguat setelah dinamika politik domestik di tiga wilayah tersebut dikuasai sepenuhnya atau sebagian oleh partai-partai yang mengusung platform pro-kemerdekaan dan nasionalis. Skotlandia saat ini berada di bawah kendali Partai Nasional Skotlandia (SNP), Wales dipimpin oleh Plaid Cymru, sementara pemerintahan di Irlandia Utara dijalankan bersama oleh faksi republik Sinn Fein dan DUP.
Momentum disintegrasi ini juga tersulut oleh angin segar dari dunia internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka melontarkan dukungan terhadap gagasan reunifikasi Irlandia saat berkunjung ke Dublin akhir pekan lalu. Di sisi lain, Trump, yang memiliki aset resor golf di Skotlandia, memilih enggan berkomentar banyak ketika disinggung mengenai masa depan kemerdekaan negeri tartannya itu.
Manuver politik kolektif ini diyakini bakal menjadi ujian terbesar bagi stabilitas konstitusional London serta mengubah peta geopolitik di Eropa Barat secara drastis dalam beberapa dekade terakhir.