KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, secara resmi memutuskan untuk menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah itu dilakukan terhadap dapur-dapur yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono dalam keterangan, Senin (7/9/2026).
Sudaryono menjelaskan, BGN terus melakukan penyisiran dan verifikasi ketat terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Dari total awal 27.485 dapur, BGN melakukan penyisiran penutupan sementara menjadi 27.022 dapur.
Baca Juga:Identitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan PemerintahPrabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat Penekan
Berdasarkan pembaruan data (update) hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan setempat.
“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegasnya.
Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap hingga hari ini, BGN mengambil tindakan tegas dengan menutup 1.999 dapur SPPG tersebut guna dilakukan investigasi lebih lanjut.
Adapun rincian 1.999 dapur SPPG yang ditutup sementara meliputi:
- Wilayah 1: 351 dapur SPPG
- Wilayah 2: 1.417 dapur SPPG
- Wilayah 3: 231 dapur SPPG
“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” kata Sudaryono.
Langkah penutupan dan investigasi ini, lanjut dia, diambil sebagai komitmen BGN untuk menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program MBG di Indonesia.