BNPB juga membuka Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Logistik di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Gempa di Sumut dan Sulteng
Tak berhenti di Flores, pada Sabtu sore pukul 17.57 WIB, gempa menengah bermagnitudo 6,4 akibat aktivitas subduksi lempeng mengguncang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada kedalaman 163 km.
BMKG dan Badan Meteorologi Malaysia memastikan gempa yang getarannya terasa hingga Pantai Barat Semenanjung Malaysia ini tidak berpotensi tsunami.
Baca Juga:Korban Tewas Gempa M 7,4 Kolombia Kini 111 Orang 1.575 Rumah RusakPemkab Cirebon Resmikan Fasilitas KDKMP: 116 Koperasi Desa Siap Beroperasi Gerakkan Ekonomi Kerakyatan
Menutup rentetan peristiwa geologi dalam sehari, gempa bermagnitudo 6,2 berkedalaman 44 km turut menghentak Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Sabtu malam pukul 23.25 WITA (22.25 WIB). BMKG mengonfirmasi gempa ini juga tidak berpotensi tsunami meski getarannya membuat kaget warga hingga Kota Palu.
BMKG mengimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap gempa susulan, menghindari bangunan yang retak atau rusak strukturnya, serta tidak terpancing oleh isu hoax yang beredar.
Pemprov NTT Tetapkan Status Darurat
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto, menginstruksikan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat gempa bumi Magnitudo 7,7 yang melanda kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah pertama yang diminta adalah pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, bersama Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat.
Menurut Suharyanto, penetapan status darurat diperlukan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian/lembaga terkait memiliki dasar untuk menyalurkan anggaran serta bantuan teknis ke wilayah terdampak.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/8/2026).
Langkah kedua yakni mempercepat pembentukan pos satuan tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan sebagai komandan satgas untuk mengendalikan pergerakan penanganan di lapangan, termasuk penataan pengungsi dan distribusi logistik.
Baca Juga:Kebakaran Rumah di Cirebon, Ayah dan Bayi Laki-laki Usia 6 Bulan Ditemukan TewasKasus Kematian Sutrimo: Fakta, Dugaan Kepala Urusan Rumah Tangga Febrie, dan Perkembangan Penyelidikan
Selanjutnya, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Posko di Maumere akan menangani wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada, sementara posko di Labuan Bajo menjadi pusat pendampingan untuk wilayah lainnya.