KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) membentuk tim investigasi gabungan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyelidiki penyebab meninggalnya lima peserta pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diproyeksikan menjadi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan mengatakan tim investigasi tersebut akan bertugas mengumpulkan data tambahan guna mengetahui penyebab pasti kematian para peserta sekaligus menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
“Terkait dengan meninggalnya lima (peserta pelatihan SPPI) ini, kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi,” kata Donny di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Baca Juga:Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut MunculAmanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 Juni
Menurut Donny, investigasi juga akan menyoroti kasus gangguan paru-paru yang ditemukan pada peserta di Satuan Pendidikan (Satdik) Halim. Kemhan bersama Kemenkes, katanya, akan melakukan langkah pencegahan agar penularan penyakit tidak meluas.
“Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Donny mengatakan tim investigasi akan menelusuri proses seleksi kesehatan peserta di daerah, termasuk hasil pemeriksaan kesehatan sebelum mereka mengikuti pelatihan.
“Kami telusuri bagaimana dulu medical check-up-nya di daerah seperti apa, apakah ada data-data tambahan. Nah, itu dulu yang kami evaluasi menggunakan tim yang sudah kami bentuk bersama tim Kementerian Kesehatan,” katanya.
Meski demikian, Donny mengatakan Kemhan belum mengarah pada proses hukum sebagaimana didorong sejumlah pihak, di antaranya Komnas HAM. Saat ini, kata dia, pemerintah masih memprioritaskan investigasi internal.
“Kami belum mengarah ke sana (proses hukum) karena kami masih investigasi internal dulu,” ujarnya.
Donny menambahkan investigasi akan diselesaikan secepat mungkin karena hasilnya akan menjadi dasar evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang masih berlangsung.
Baca Juga:Draft Tak Resmi Rancangan Kesepakatan Iran-Amerika Serikat Bocor, Teheran Disebut Dapat Kendali Selat HormuzMenkeu Amerika Serikat Umumkan Rampas Aset Kripto Iran Senilai Rp17,8 Triliun
“Intinya, kami ingin secepatnya selesai karena hasil investigasi ini juga penting untuk kami gunakan bagaimana kami melaksanakan pendidikan yang ada saat ini,” kata Donny.